Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Tegaskan Vaksin Barang Negara untuk Rakyat

KOMPAS.com- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Namun, vaksinasi mandiri itu diberlakukan bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Boleh untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

Baca juga: Jutaan Orang Fobia Jarum Suntik, Akankah Jadi Kendala Vaksinasi Covid-19?

Namun, ternyata kebijakan vaksin mandiri ini juga menuai polemik baru dan kritikan dari pakar epidemiologi.

Menanggapi persoalan tersebut, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman angkat bicara.

Dicky mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam situasi pandemi, situasi bencana nasional.

Vaksin Covid-19 itu dibeli pakai uang negara, dibeli dengan uang rakyat dan itu bukan situasi normal dan itu untuk kepentingan publik atau kesehatan masyarakat.

Baca juga: Jokowi Divaksin, Apa Dampaknya untuk Keberhasilan Vaksinasi Covid-19?