Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Tegaskan Vaksin Barang Negara untuk Rakyat

KOMPAS.com- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Namun, vaksinasi mandiri itu diberlakukan bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Boleh untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

Namun, ternyata kebijakan vaksin mandiri ini juga menuai polemik baru dan kritikan dari pakar epidemiologi.

Menanggapi persoalan tersebut, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman angkat bicara.

Dicky mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam situasi pandemi, situasi bencana nasional.

Vaksin Covid-19 itu dibeli pakai uang negara, dibeli dengan uang rakyat dan itu bukan situasi normal dan itu untuk kepentingan publik atau kesehatan masyarakat.

Barang atau yang dimaksudkan adalah vaksin Covid-19 dalam hal ini bukanlah barang ekonomi, yang secara aturan global sekalipun tidak diperbolehkan mekanismenya diberlakukan layaknya hukum ekonomi.

"Kalau itu berlaku (vaksinasi mandiri), itu harganya bisa luar biasa itu. Ini yang harus dipahami, ini (vaksin) bukan barang ekonomi, bukan komoditas ekonomi," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (16/1/2021).

"Ini (vaksin) bukanlah barang ekonomi, melainkan termasuk golongan public goods atau barang yang dibelikan negara untuk mengendalikan pandemi ini," imbuhnya.

Sehingga, penggunaannya yaitu sesuai dengan mekanisme strategi kesehatan masyarakat bukan strategi ekonomi. Strategi kesehatan masyarakat dalam hal ini adalah strategi pengendalian pandemi virus corona.

"Artinya, kalau yang  diberlakukan adalah strategi pengendalian pandemi maka seharusnya itu berdasarkan urutan, mana yang berisiko paling tinggi, bukanlah mana kelompok yang paling banyak uangnya. Itu yang harus dipahami," tegasnya.

Sebab, perkara ini adalah perkara yang berbeda karena bukan barang ekonomi, melainkan vaksin ini tergolong public goods atau barang yang dibelikan pemerintah untuk masyarakat.

"Jadi, nanti kalau digabung begitu, siapa yang punya uang dia habiskan beli, dia borong, ini jadi nanti omongan lagi Indonesia, cibiran dunia (negara) luar kalau begini,"  ucap dia.