Epidemiolog: PSBB Jawa-Bali akibat Pilkada dan Libur Panjang Nataru

Dicky berkata, ditambah dengan temuan intra-action review oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang juga memperkuat isu koordinasi-integrasi ini menjadi pekerjaan rumah yang masih harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia.

"Dalam kaitannya dengan PSBB ini, jika tidak ada integrasi, kolaborasi, sinergitas antar-sektor, antar-pihak, termasuk dengan masyarakat, (PSBB) juga tidak akan efektif," kata dia.

Sehingga, tidak hanya regulasi seeperti PSBB itu yang dibutuhkan, tetapi juga harus ada satu acuan-acuan kriteria yang dipahami dan menjadi patokan bersama.

Baca juga: 8 Hal Ini Bantu Optimalkan PSBB Jawa-Bali, dari Klinik Demam hingga 5M

Termasuk PSBB itu sendiri seharusnya dilaksanakan merata di setiap daerah, dan koordinasi baik ini tentu diawali dengan komunikasi yang baik dan juga persiapan.

"Wajar kalau ada jeda waktu (pelaksanaan pilkada dan libur panjang ke pemberlakuan PSBB Jawa-Bali), karena jeda waktu itulah harusnya bisa dimanfaatkan untuk koordinasi yang dipahami," kata Dicky.

"Tapi harus dipahami, ini kita lakukan bukan untuk kali ini saja, tetapi untuk ke depan, skenarionya apa kalau ini (PSBB) gagal? Ini yang harus terus dibangun, termasuk nanti dikomunikasikan dengan masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: IDI: 363 Tenaga Medis Meninggal karena Covid-19, Pilkada Picu Peningkatan Penularan