Menilik Jejak Masyumi, Partai Politik Besar yang Bubar di Era Soekarno

Kompas.com - 09/11/2020, 21:03 WIB
Perundingan Antara Presiden Soekarno dengan Pimpinan Masyumi, membicarakan Tentang Pembentukan Kabinet 23 Maret 1951 IPPHOSPerundingan Antara Presiden Soekarno dengan Pimpinan Masyumi, membicarakan Tentang Pembentukan Kabinet 23 Maret 1951

KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, kita kerap mendengar atau membaca tentang Masyumi Reborn.

Jauh sebelum Masyumi Reborn, dulu Indonesia memiliki partai politik besar yang bernama Partai Majelis Syuro Muslimin (Masyumi).

Bagaimana perjalanan partai politik terbesar di Indonesia ini, dari terbentuk hingga bubar?

Baca juga: Jarang Disorot, Ini 3 Peran Penting Etnis Tionghoa dalam Sumpah Pemuda

Terbentuknya Masyumi

Sebelum Masyumi dibentuk oleh Jepang pada 1943, ada organisasi bernama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).

Menurut sejarawan DR. Arif Akhyat, M.A, organisasi MIAI dibentuk saat masa pendudukan Jepang di tahun 1942.

Namun karena MIAI dinilai kurang progresif, MIAI berubah menjadi Masyumi pada 24 Oktober 1943.

"(Masyumi) diberikan izin oleh Jepang. Karena nama Masyumi seperti kata (dalam bahasa) Jepang. (Saat masa pendudukan) Jepang, kalau menyimpang dari politik Jepang, akan ditolak," kata Arif kepada Kompas.com melalui telepon, Senin (9/11/2020).

Tokoh-tokoh seperti Sukiman Wiryosanjoyo, Muhammad Natsir, dan Prawoto Mangkusasmito adalah pelopor Masyumi di tahun 1943.

Tidak lama setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada November 1945, Masyumi berubah menjadi partai politik.

Arif yang juga merupakan Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan, partai politik Masyumi hidup dan berkembang dengan tiga organisasi Islam, yakni Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

"Yang mayoritas di dalam Masyumi itu dulu ada Persis, Muhammadiyah, dan NU. Persis dan Muhammadiyah yang (organisasi) modern, sementara yang tradisional diwakili oleh NU," papar Arif.

Kritik Soekarno

Selama Masyumi terbentuk, partai politik ini banyak mengkritik Soekarno.

"Kebijakan-kebijakan politiknya Soekarno dianggap (Masyumi) tidak demokratis, lebih otoriter, dan suatu saat Soekarno condong ke partai politik tertentu, juga dekat dengan Angkatan Darat," kata Arif.

"(Kebijakan Soekarno) itu yang dianggap kurang demokratis oleh Masyumi."

Kritik-kritik oleh Masyumi untuk Soekarno terus bergulir. Menurut analisa Arif, hubungan antara Masyumi dan Soekarno yang tidak sejalan ini juga turut berpengaruh terhadap hubungan Soekarno dengan Mohammad Hatta, dwitunggal pemimpin saat itu.

"Kayaknya – ini hanya semacam prediksi politik saya dalam kajian sejarah – mundur ya Mohammad Hatta dari Soekarno itu juga karena Soekarno tidak akomodatif terhadap gerakan-gerakan dan kritikan dari Masyumi," papar Arif.

"Karena Mohammad Hatta dianggap dari luar Jawa, dari daerah-daerah."

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad HattaDok. Kompas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta

Bubarnya Masyumi

Selama pemerintahan Soekarno, Masyumi terus memberikan kritik tajam untuk sang proklamator.

Terlebih saat Soekarno mengungkapkan ide-ide konsepsi tentang demokrasi terpimpin.

"Soekarno selalu mendapat kritikan dari orang-orang Masyumi, terutama Natsir," ujar Arif.

Demokrasi terpimpin dipandang menyalahi demokrasi Indonesia yang pada awalnya menjadi kesepakatan Soekarno.

Namun pada perkembangannya, kata Arif, Soekarno justru menyalahi konsepsinya sendiri.

Salah satunya ketika Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR). Saat itu, pembentukan anggota DPRGR didasarkan pada penunjukkan, bukan pemilu.

Ini adalah salah satu hal yang ditentang keras oleh Masyumi.

Ketika langkah Soekarno semakin jauh dengan konsepsi demokrasi terpimpin, jarak politik antara Soekarno dengan orang-orang Masyumi semakin terpisah jauh.

"Jarak politik itu yang sangat dimungkinkan menjadi satu titik besar. Soekarno meminta Masyumi untuk membubarkan diri dan diberi batas waktu selama 30 hari (di tahun 1960-an)," kata Arif.

Arif menyebut bahwa sebenarnya Soekarno tidak begitu saja membubarkan Masyumi. Namun dia meminta Masyumi untuk membubarkan diri.

Di saat yang sama, Masyumi sangat getol untuk memberikan kritik pada pemerintahan Soekarno.

Selama waktu yang diberikan untuk membubarkan diri, Masyumi justru membentuk Liga Demokrasi bersama partai lain.

Liga Demokrasi ini tidak hanya beranggotakan organisasi Islam, tetapi ada juga partai Kristen dan partai Katolik.

"Itulah yang membuat Masyumi semakin kuat, karena melibatkan semua partai kecil-kecil. Dan ini dianggap ancaman oleh Soekarno."

Baca juga: Dirgahayu Republik Indonesia, Ini 5 Fakta Sejarah dari Peringatan 17 Agustus

Setelah 30 hari, Masyumi tetap tidak membubarkan diri. Akhirnya Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan untuk membubarkan Masyumi.

"Setelah 30 hari tidak ada reaksi apa-apa, kemudian melalui pertimbangan Mahkamah Agung, Masyumi dibubarkan. Jadi bukan dibubarkan Soekarno," paparnya.

Pertimbangan Mahkamah Agung membubarkan Masyumi merupakan tindak lanjut dari Ketetapan (Tap) Presiden.

"Tap Presiden tahun 1959 menjadi dasar Mahkamah Agung untuk membubarkan Masyumi."



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X