Mengapa Rumah Sakit Kewalahan Hadapi Corona dan Apa Dampaknya?

Item yang diatur meliputi berbagai aspek, mulai dari alur masuk pasien ke rumah sakit, ketika pasien berada di ruang tunggu, pengelompokan pasien berdasar kondisinya, saat pasien harus dibawa ke unit pelayanan lain di rumah sakit, perawatan di ruang isolasi ataupun di ruang perawatan intensif, pengelolaan linen, bahkan sampai pengelolaan limbah.

Keamanan pelayanan akan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan petugas kesehatan dan pasien terhadap prosedur, ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang standar, pelatihan yang terstandar, dan pemahaman petugas kesehatan terhadap protokol penanganan Covid-19.

Sedangkan efektifitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, ketepatan penanganan dan pengobatan, yang untuk kasus Covid-19 sangat berkejaran dengan waktu.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan ventilator hanya dimiliki oleh 60% rumah sakit di Indonesia. Terbanyak di Jawa Barat ada sekitar 1.200 unit, sedangkan paling sedikit di Maluku (22 ventilator).

Jumlah rata-rata ventilator secara kasar, di setiap rumah sakit hanya sekitar 3-4 unit yang amat sangat kurang untuk bisa memenuhi lonjakan pasien.

Selain itu, kekurangan tempat tidur menyebabkan rumah sakit berusaha memulangkan pasien non-Covid-19 lebih cepat, yang menyebabkan pergantian tempat tidur yang tinggi. Meningkatnya jumlah pasien yang keluar rumah sakit lebih dini juga dapat membahayakan keselamatan pasien.

Mitigasi bencana di rumah sakit

Di tengah beratnya beban rumah sakit saat pandemi, sebenarnya jauh hari sebelumnya rumah sakit memiliki Rencana Penanggulangan Bencana di rumah sakit (Hospital Disaster Plan, HDP) untuk menghadapi bencana.

Tujuan dari manajemen kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit setiap saat berada dalam kondisi siap-siaga untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam merespons kondisi darurat.

Rumah sakit juga mempunyai mekanisme dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan aktivitas manajemen dalam menghadapi pandemi.

Persyaratan terkait HDP telah diakomodasi dalam banyak instrumen akreditasi, baik akreditasi internasional maupun nasional, termasuk dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 yang dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Bisa kita katakan jika rumah sakit telah terakreditasi seharusnya mampu untuk menangani bencana.

Namun kenyataannya, bagi banyak rumah sakit, mengaktifkan HDP dalam pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah. Misalnya, di Indonesia terdapat 132 rumah sakit rujukan Covid-19 nasional dan sekitar 500 rumah sakit rujukan provinsi yang kemungkinan besar telah terakreditasi dan mempunyai HDP.

Namun tingkat kesiapan rumah sakit, ketersediaan fasilitas, ketersediaan APD dan pengetahuan tenaga kesehatan yang berbeda-beda akan protokol Covid-19 dapat membawa risiko pada keselamatan pasien.

Selain itu, ada potensi penyebaran Covid-19 menjadi lebih luas karena tercampurnya pasien Covid-19 dan non-Covid-19 dalam satu rumah sakit karena rumah sakit rujukan juga tetap memberikan pelayanan kepada pasien biasa.

Selain imbauan dari pemerintah agar masyarakat tidak mendatangi rumah sakit jika tidak mengalami kondisi gawat darurat, masyarakat sendiri sebenarnya juga takut terinfeksi Covid-19 bila mendatangi rumah sakit. Dampaknya, kunjungan pasien menurun 60-70%..

Dalam konteks ini, akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara luas tertunda padahal tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir.