Riset Potensi Bencana, Ini Saran BMKG untuk Pemerintah Daerah

KOMPAS.com - Penelitian terkait potensi bencana harus dilakukan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau langkah mitigasi yang tepat.

Seperti halnya riset kajian terbaru dari tim peneliti Institute Teknologi Bandung (ITB) mengenai potensi gempa bumi megathrust yang diperkirakan bisa memicu tsunami dengan ketinggian gelombang maksimum mencapai 20 meter.

Berkaitan dengan riset potensi bencana, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa integrasi dan keterlibatan banyak pihak sangat diperlukan.

Utamanya untuk persiapan mitigasi bencana yang menjadi kunci keberhasilan mencegah potensi dampak buruk jika terjadi bencana.

Dwikorita menuturkan, adanya penelitian yang ditindaklanjuti dengan peringatan dini belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan dampak buruk dari bencana.

Seperti dampak korban jiwa dan kerusakan akibat tsunami. Apalagi jika tanpa adanya kesiapan masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.

"Masih sangat diperlukan kesungguhan pemerintah daerah dan masyarakat setempat bersama-sama pemerintah pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana," kata dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan, langkah mitigasi tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, juga merespon peringatan dini secara cepat dan tepat.

"Peran media sangat penting dan efektif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan," ujarnya.

Saran BMKG untuk pemerintah daerah

Ditambahkan Dwikorita, kesiapan pemerintah daerah juga sangat penting dalam menyediakan beberapa hal berikut:

"Menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi ini," jelas dia.

Berikutnya, langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi yang sesuai dengan kearifan lokal. Strategi ini harus diuji dan ditingkatkan.

Hal ini harus dilakukan selaras dengan yang telah diamanahkan dalam Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden No 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami.

BMKG di seluruh Provinsi dan Wilayah Rawan Gempabumi dan Tsunami di Indonesia tetap terus siaga 24 jam dengan memonitor atau menginformasikan kejadian gempabumi secara real time dan dengan seketika memberikan Peringatan Dini potensi tsunami yang dapat dibangkitkan.

Selain itu, kata dia, BMKG dalam upaya persiapan mitigasi ini juga terus mendukung dan bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah atau BPBD, TNI, Polri, media massa, masyarakat dan berbagai pihak terkait utk lebih siap dalam mengantisipasi bahaya gempabumi dan tsunami.