PSBB Jakarta Akan Berakhir, Siapkah New Normal Awal Juni?

KOMPAS.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi pandemi Covid-19 di DKI Jakarta sudah memasuki penghujung periode ketiga pada 4 Juni 2020 nanti.

Bersamaan dengan itu, isu new normal atau kenormalan baru juga digaungkan akan dilaksanakan mulai awal Juni, tepatnya pada rancangan timeline yang sudah beredar luas adalah tanggal 5 Juni 2020.

New normal, bukan hanya sekadar membuka sarana atau fasilitas publik, perkantoran, industri, sekolah dan lain sebagainya.

Namun terpenting adalah kesiapan perilaku setiap individu masyarakat yang akan menjalankan aktivitas seperti biasa di luar rumah, meski virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 belum hilang sepenuhnya.

Sudah siapkah DKI Jakarta melaksanakan membuka ruang publik untuk new normal?

Menanggapi hal ini, Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr Panji Hadisoemarto MPH angkat bicara.

Menurut Panji, DKI Jakarta masih belum siap untuk melakukan kondisi new normal dengan membuka ruang publik dalam waktu dekat ini.

"Kalau melihat data-data yang ditampilkan di website Corona Jakarta, rasanya belum waktunya (buka ruang publik)," kata Panji kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Mengenai kapan waktunya diberlakukan new normal di Jakarta dan wilayah lainnya, hal ini baru bisa diputuskan setelah analisis epidemiologi terkait Covid-19 selesai.

"Kembali sih, keputusan membuka ruang publik, atau masuk ke new normal itu harus dilakukan dengan pertimbangan matang yang memperhatikan risiko penularan Covid-19," ujar Panji.

Senada dengan Panji, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengungkap bahwa pemberlakuan pembukaan ruang publik untuk membiasakan masyarakat hidup normal yang baru harus melihat hasil evaluasi kasus periode akhir ini.

"Lihat data evaluasi nanti, ruang publik sebaiknya boleh dibuka atau tidak," kata Pandu saat dihubungi terpisah.

Pasalnya, jika hasil evaluasi belum memenuhi syarat dan pembukaan ruang publik tetap diberlakukan, itu bisa menjadi sumber masalah baru.

"Bahaya nanti, akan ada peningkatan kasus dan itu akan rugi sendiri. Percaya deh, itu akan rugi sendiri. Sebab ini harus mempertimbangkan risikonya," jelas dia.

Pandu berkata, berdasarkan hasil evaluasi nanti, baru bisa kita jelaskan borderlinenya bagaimana.

Jika pun bisa dilakukan, penerapan new normal harus benar-benar ketat.

"Namun keputusan bukan pada saya, akhirnya pemutusan kebijakan adalah persoalan politik. Bisa iya atau tidak," tuturnya.

Mengenai penerapan new normal atau kenormalan baru untuk pandemi Covid-19, kata Pandu, tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan secara bertahap bisa dilakukan, tergantung wilayah mana saja yang memang sudah bisa dan tidak bisa melonggarkan PSBB.

"Kalau Surabaya belum bisa. Kalau Jakarta belum tahu hasil evaluasi nanti bisa nggak. Kalau sekarang bikin ancang-ancang ya enggak apa-apa," tuturnya.

Untuk diketahui, Pandu dan timnya akan melakukan evaluasi menunggu data jumlah kasus hingga per tanggal 30 Mei 2020, dan memberikan hasil analisisnya kepada pemangku kebijakan terkait bisa atau tidak Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta dilonggarkan, sehingga ruang-ruang publik bisa dibuka kembali.