IPM Samarinda Tertinggi di Kaltim, Andi Harun Optimistis 2024 Bisa di Atas 82

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wali Kota Samarinda Andi Harun optimistis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda akan terus meningkat pada 2024 melampaui tahun 2023 dengan capaian lebih dari 82,32.

Andi memastikan akan selalu berusaha meningkatkan angka capaian IPM walaupun saat ini Samarinda sudah berada pada posisi tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Minimum kami pertahankan. Tapi kami masih bisa memiliki kesempatan memaksimalkan semua potensi yang bisa lebih meningkat ke angka lebih dari 82,32," ujar Andi menjawab Kompas.com, usai perayaan HUT ke-356 Kota Samarinda dengan tema "Bergerak Bersama, Samarinda Makin Maju," Minggu (21/1/2024). 

Guna merealisasikan target peningkatan IPM ini, Andi menuturkan, keberlanjutan pembangunan pada 2024 akan terus dilakukan. Terutama pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: IKN Makin Progresif, Bandara SAMS Bidik Kenaikan Trafik 50 Persen

Selain itu, dalam mempertahankan gelar Samarinda sebagai kota layak huni atau livable city yang dianugerahkan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), pengembangan infrastruktur, terutama pengendalian banjir, penataan kota, dan pembangunan perekonomian terus diakselerasi.

Menurutnya, tiga tema besar ini menjadi fokus keberlanjutan dalam program-program strategis tahun 2024 untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

"Dan itu yang menjadi inti kegiatan pembangunan dari pelaksanaan program tahun 2024," tambah Andi.

Program unggulan 10.000 wirausaha

Memasuki usia 356 tahun, Samarinda juga dirancang sebagai kota dengan peluang besar bagi pertumbuhan wirausaha.

Ini merupakan salah satu dari 10 program unggulan yang diusung sejak Andi menjabat wali kota, yaitu mewujudkan 10.000 wirausaha yang sudah terealisasi 100 persen.

Menurutnya, Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur, apalagi masuk dalam three city connected dengan ibu kota nusantara (IKN), harus juga selaras dan meningkat perekonomiannya.

Sebagai superhub ekonomi bersama IKN dan Balikpapan, kemajuan Samarinda bisa dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,6 triliun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 5,1 triliun.

Baca juga: Bangun Sarana-Prasarana, PPU Cari Pendanaan lewat Creative Financing

"Selain itu, terlihat juga dari kegiatan masyarakat yang semakin kokoh sebagai superhub ekonomi di Kaltim," ucap Andi.

Dengan demikian, Samarinda menjadi akselerator dan pusat kegiatan perekonomian di Kaltim yang berdampak pada kota-kota lainnya.

Samarinda yang berjuluk Kota Tepian ini pun mewujud menjadi incaran investasi, baik dalam negeri maupun asing yang terus menunjukkan tren meningkat. 

Saat ini, terdapat 80 investor yang telah mengajukan izin ke Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan sedang dalam proses persetujuan.

Tingginya minat investor ini mendorong Pemkot Samarinda mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif atau kemudahan dalam proses penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

KOMPAS.com/Hilda B Alexander Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Upaya awal yang dilakukan adalah dengan menyusun peraturan wali kota (perwali) untuk memudahkan penerbitan peizinan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui aplikasi terintegrasi.

Dengan aplikasi ini, investor dan masyarakat bisa mengakses sekaligus mengakselerasi percepatan perizinan dunia usaha di Kota Samarinda.

APBD Rp 5,1 Triliun

Bergeraknya Samarinda menjadi kota yang diperhitungkan dengan peran dan kontribusinya yang krusial sebagai superhub ekonomi di Kaltim tentu saja membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Oleh karena itu, dari total APBD yang telah diketok DPRD senilai Rp 5,1 triliun, sebagian besar atau 80 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan.

Hal ini karena infrastruktur merupakan instrumen untuk membangkitkan perekonomian dan menjadi komponen utama yang menyerap dari total APBD Kota Samarinda.

Baca juga: Tak Ingin Tertinggal dari IKN, Kabupaten PPU Siapkan Program Strategis

Untuk mengawal agar APBD ini terserap dengan baik secara transparan dan akuntabel, Andi mengimplementasikan prinsip-prinsip environment, social, and good gorvernance (ESG).

"Kami ingin seluruh perangkat kerja daerah bekerja secara profesional, zero KKN, dan obyektif dalam menilai pekerjaan dengan tujuan utama melayani masyarakat demi peningkatan kesejahteraan," cetus Andi.

Tahun ini, Pemkot Samarinda bertekad mengimplementasikan sistem meritokrasi dalam tahapan promosi, mutasi, dan degradasi.

Hal ini, menurut Andi, tidak bisa dilakukan jika tidak ada kemauan politik atau political will. Karena dengan mengimplementasikan sistem meritokrasi kepegawaian akan menutup peluang sekecil pun dari kepala daerah untuk berlaku subyektif.

"Selain itu, menutup ruang bagi siap apun untuk melakukan pendekatan selain pendekatan kinerja, obyektif dan profesional di dalam proses mutasi, promosi, dan rekruitmen di dalam birokrasi pemerintah," jelas Andi.

Baca juga: DPR Minta Kementerian PUPR Bangun Tol dari Pontianak ke IKN

Guna mendukung ini, Pemkot Samarinda sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai tertinggi dalam soal sistem meritrokasi.

Begitupula transformasi digital di seluruh pelayanan pemerintah hingga ke tingkat kelurahan secara bertahap karena kemampuan APBD yang terbatas.

"Semua berjalan sesuai dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala, sehingga Kota Samarinda menjadi lebih baik," tuntas Andi.