Belum Ada Program Keselamatan Lalu Lintas yang Ditawarkan Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden (Wapres) akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wapres (cawapres) dipastikan akan turut berlaga dalam kontestasi tersebut.

Ketiga paslon tersebut masing-masing pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Meskipun demikian, dari banyaknya program yang ditawarkan, belum ada satupun yang menyentuh soal keselamatan lalu lintas.

“Tidak ada program keselamatan lalu lintas di semua Calon Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Baca juga: Contek Korsel jika Pemerintah Ingin Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun

Padahal, dari data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) periode Januari 2022 hingga 13 September 2022, tercatat 94.617 kasus laka lantas yang terjadi di seluruh Indonesia. 

Dikatakan, meskipun sudah ada program pembenahan angkutan yang ditawarkan oleh ketiga capres, namun menurut Djoko belum ada target jumlah kota yang disebutkan.

“Untuk menggapai Indonesia Emas 2045, pembenahan transportasi umum berbasis jalan juga lebih realistis untuk diwujudkan. Murah dan mudah dikerjakan dengan tarif yang masih terjangkau kebanyakan masyarakat,” jelasnya.

Pengalaman mengelola transportasi umum

Djoko menjelaskan dari ketiga paslon tersebut, masing-masing sudah pernah memiliki pengalaman untuk mengelola transportasi umum. 

Capres Anies Baswedan memiliki pengalaman mengelola Bus Trans Jakarta dengan nilai subsidi Rp 4,3 triliun per tahun sudah dapat mengcover 88 persen wilayah Kota Jakarta.

Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga punya pengalaman dengan Bus Batik Solo Trans (BST), di mana mulai tahun 2024 akan disisihkan sebesar Rp 15 miliar (subsidi BST) dari APBD.

Sedangkan Capres Ganjar Pranowo mengelola Bus Trans Jateng tahun 2023 dikucurkan subsidi Rp 104 miliar dari APBD Provinsi Jateng.

Baca juga: Anies Akan Turunkan Ongkos Transportasi Umum

“Perbedaannya, Anies dan Gibran melanjutkan program kepala daerah sebelumnya. Sedangkan Ganjar Pranowo mengawali membenahi angkutan umum aglomerasi di Jawa Tengah sejak 2017. Sekarang sudah 7 koridor yang beroperasi,” papar Djoko.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2023 mengacu pada hasil pendataan rentang tahun 2018-2022, terdapat 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia. Ditambah dengan 38 provinsi maka seluruhnya menjadi 552 pemda.