Jelang Pemilu 2024, Pemilik Lahan Industri Kebut Penyelesaian Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Di penghujung tahun 2023, para pemilik lahan industri tengah mempercepat penyelesaian proyek yang sedang berjalan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan pasca pergantian kepemimpinan baru di 2024.

Seperti diketahui, pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan berada dalam pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Baca juga: Pilpres Bisa Bikin Pendapatan Pengembang Properti Turun

Dalam Market Insight Research Impact of The 2024 Election, Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menyampaikan investor dan perusahaan secara aktif mempercepat proyek, seringkali dengan tujuan menyelesaikannya sebelum pemilu.

“Alasannya adalah investor, pengembang, atau perusahaan ingin memastikan bahwa proyek tidak menghadapi hambatan karena kebijakan perubahan,” jelas Ferry.

Dikatakan, perubahan yang kerap terjadi pada saat pergantian kepemimpinan adalah soal hadirnya peraturan baru yang mungkin menyimpang dari ketentuan rencana awal.

“Pergantian kepemimpinan nasional berpotensi memicu perubahan kebijakan. Untuk memastikan tidak ada proyek konstruksi yang melanggar peraturan, investor, pengembang, atau perusahaan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum pergantian kepemimpinan,” paparnya.

Menurut Ferry, jika suatu dunia usaha terlibat langsung dalam kerjasama dengan pemerintah, seperti berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur untuk proyek-proyek pemerintah, maka usaha tersebut kemungkinan besar akan terkena dampaknya.

Baca juga: Pemilu Tak Bawa Pengaruh Signifikan pada Sektor Perkantoran di Indonesia

“Jika mempunyai kolaborasi langsung dengan pemerintah, maka investor yang terlibatlebih cenderung ‘wait and see',” tegas Ferry.

Ia menambahkan, keputusan untuk memantau situasi harus dilakukan para investor karena kepastian aturan masih menjadi faktor yang menjamin keberlangsungan proyek.