Semester II, BP Tapera Siap Rogoh Rp 12,2 Triliun Biayai Rumah MBR

JAKARTA, KOMPAS.com - Semester II tahun 2023 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan dana Rumah Tapera sebanyak 111.591 unit rumah senilai Rp 12,12 triliun.

Jumlah ini terdiri dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 102.773 unit senilai Rp 11,02 triliun dan dana Tapera sebanyak 8.818 unit rumah senilai Rp 1,1 triliun.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, hal ini dapat dioptimalisasikan BP Tapera melalui mitra strategis.

"Mulai dari bank penyalur dan pengembang dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan," ucap Adi dalam keterangan tertulis, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Lewat Tapera Mobile, Penyediaan Rumah MBR Bakal Pakai Housing Queue

Saat ini, BP Tapera bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Forum Komunikasi Pengembang Perumahan Jateng menggelar Jateng Tapera Expo 2023 yang berlangsung dari 10 Agustus 2023–21 Agustus 2023.

Dalam pameran yang berlangsung selama 12 hari ini, masyarakat bisa menikmati seluruh rangkaian acara dan menikmati bersama keluarga.

Menurut Adi, kehairan BP Tapera di Jateng sebagai wujud mendekati demand (permintaan) perumahan yang layak dan terjangkau.

Oleh karenanya, diperlukan key enablers untuk menciptakan sinergi ekosistem pembiayaan perumahan yang optimal seperti permintaan big data, penyediaan likuiditas jangka panjang, harmonisasi regulasi pemerintah pusat dan daerah untuk suplai dan permintaan.

"Ide tersebut telah kita mulai melalui Tapera Mobile yaitu platform yang mengumpulkan, mengolah database peserta, peminatan rumah," tambahnya.

Asisten Sekretaris Daerah (Asda) Pemprov Jateng Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan, pihaknya berupaya keras untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah yang layak huni.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, sekarang ini dibutuhkan modifikasi produk pembiayaan perumahan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah perumahan berupa backlog.

”Dalam penyelesaian backlog perumahan dibutuhkan program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable (terjangkau), namun juga equitable (adil), serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan,” tutupnya.