Pemerintah Dinilai Keliru, UMKM Tak Butuh Motor Listrik

JAKARTA,KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik baru kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai keliru.

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan UMKM tidak membutuhkan motor listrik namun lebih butuh tambahan modal untuk usaha.

“Kondisi sekarang, setiap UMKM sudah punya motor. Bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya,” ungkap Djoko dalam rilisnya kepada Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Bayar Rp 5.000, Anda Bisa Lintasi Tol Bali-Mandara Pakai Motor

Menurutnya, keputusan ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia belajar dari luar negeri hanya sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh.

“Di luar negeri angkutan umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi. Dan bukan target motor listrik.Di sana, tidak ada kebijakan motor listrik seperti di Indonesia, karena mereka paham sekali risiko motor lebih tinggi ketimbang mobil,” tambahnya.

Dikatakan, seharusnya pemerintah bisa menyandingkan ekonomi dengan keselamatan. Banyak negara telah berhasil melakukannya. Indonesia juga pasti memiliki peluang.

“Di Indonesia banyak orang pintar, jauh lebih pintar dari beberapa negara di Asia Tenggara, tetapi Indonesia tidak pernah bisa buat kebijakan yang cerdas. Secara individu, rakyat Indonesia unggul tapi secara negara Indonesia mandul,” tegas Djoko.

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik baru kepada pelaku UMKM.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pada tahun ini jumlah motor listrik yang mendapatkan subsidi sebanyak 200.000 unit.

Namun, tidak semua pelaku UMKM bisa mendapatkan subsidi itu. Wahyu menjelaskan, pelaku UMKM yang dimaksud ialah yang mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).