Hadi Tjahjanto Beberkan Tiga Masalah Beserta Solusi Penanganan Jabodetabek-Punjur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) memiliki beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis untuk diselesaikan.

Sebagai upaya penyelesaiannya, pemerintah melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur terus melakukan penajaman inovasi dan kolaborasi.

Tujuannya membentuk enabling environment dan mencari solution gateway dalam menyelesaikan isu-isu strategis Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Sebagai informasi, yang termasuk ke dalam isu strategis di kawasan Jabodetabek-Punjur antara lain, banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh.

Lalu, isu pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara; serta mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu; serta isu penyediaan air baku dan air minum.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto yang juga selaku Ketua TKPR Jabodetabek-Punjur mengungkapkan tiga permasalahan mendasar atas yang berhubungan dengan isu strategis tersebut.

Baca juga: Atasi Banjir, Hadi Ajak Basuki Tinjau Sungai Sepanjang Jabodetabek-Punjur

Pertama, tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih.

Kedua, terdapat keterbatasan sumber pendanaan di tingkat pusat dan daerah.

Terakhir, investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).

Untuk itu, Hadi Tjahjanto berharap ke depan, terutama Pemda dapat mampu menyusun investasi dan intervensinya secara lebih selaras dalam kerangka satu-kesatuan regional Jabodetabek-Punjur.

"Baik secara vertikal dengan pemerintah pusat, maupun secara horizontal dengan Pemda lainnya di Jabodetabek-Punjur," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi TKPR Jabodetabek-Punjur pada Rabu (07/12/2022), dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Atas ketiga permasalahan fundamental tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan sedikitnya tiga solusi strategis yang harus dilakukan secara sinergi untuk menuntaskan permasalahan di Jabodetabek-Punjur.

Pertama, menurutnya dibutuhkan suatu rencana aksi untuk tiap-tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai wadah kolaborasi.

"TKPR Jabodetabek-Punjur telah menyusun beberapa quick win untuk tiap-tiap isu strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana aksi yang holistik," katanya.

Beberapa quick win TKPR Jabodetabek-Punjur antara lain, dalam penanganan sampah difokuskan di Kali Dadap, pengembangan platform Produkramah hasil produksi Bank Sampah, dan pengembangan tempat pembuangan akhir regional RDF.

Sementara itu, untuk kemacetan diajukan quick win berupa congestion impact fee.

Baca juga: Urgensi Keberadaan PMO di Kawasan Jabodetabek-Punjur

Selanjutnya yang tak kalah penting, yaitu penanganan banjir dengan beberapa quick wins seperti pengembangan small dry dam series, protokol pengelolaan SDEW secara holistik, dan jaminan pelaksanaan zero delta Q policy.

Hal lainnya adalah pengembangan terintegrasi Muara Gembong untuk pembenahan daerah pesisir, mitigasi rekahan di Kawasan Puncak untuk memitigasi kawasan hulu, serta pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan penataan Kampung Lio, Depok.

Solusi kedua yang diutarakan Hadi Tjahjanto adalah TKPR Jabodetabek-Punjur membutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan.

"Kita tahu bahwa kita memiliki sumber pendanaan yang terbatas. Oleh sebabnya, kita memerlukan pembiayaan kreatif dan alternatif. Baik itu melalui skema Public-Private Partnership (PPP), pinjaman, hibah, maupun skema-skema pembiayaan lainnya," jelasnya.

Terakhir, solusi lainnya yaitu TKPR Jabodetabek-Punjur membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. Karena menurutnya, tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas tersendiri.

"Namun demikian, khusus untuk isu-isu strategis, marilah kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama," tutup Menteri ATR/Kepala BPN.