Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

IKN Punya Balikpapan, Kota Pendukung Ternyaman Pilihan Ekspatriat

Kompas.com - 23/11/2022, 17:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago ditugaskan memulai perencanaan 10 kota baru.

Namun, kegamangan jajaran tata ruang di bawahnya saat itu membuat rencana tersebut berubah arah.

Kendati demikian, inisiatif dilanjutkan menukik ke sasaran sebenarnya, yaitu merencanakan kota baru ibu kota saat Bambang Brodjonegoro memimpin kementerian tersebut.

Sejak 2019, ketika pertama kali saya terlibat dalam penentuan lokasi dan konsep rancangan induk (masterplan) Ibu Kota Negara (IKN), saya memberikan perhatian khusus pada pembahasan mengenai build-no-build zone.

Saya sudah membayangkan apa yang akan terjadi di segitiga kota Balikpapan, Samarinda dan IKN yang kini diberi nama Nusantara.

Konsep awal masterplan pun berubah wujud dan lebih kuat menjadi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Baca juga: Beres Akhir 2022, Ini Progres Pembuatan Rencana Detail Tata Ruang IKN

Truk-truk berisi tanah cut-fill pun hari ini sibuk mondar mandir di lokasi seputar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Merasakan geliat proyek besar memang selalu menggelitik intuisi setiap perencana kota untuk menganalisa ke masa depan.

Apakah optimisme saya masih berdasar?

Ada pertanyaan besar engenai aglomerasi aktivitas penunjang proyek seperti perumahan pekerja bangunan, penyedia jasa-jasa kontraktor maupun akomodasi dan makanan. Akankah mendominasi ruang awal?

Kecut juga hati ini membayangkan pengalaman Brasilia di hutan Amazon yang sudah menyebar tak terkendali (sprawl) seperti sekarang ini.

Ada dua pertanyaan menarik bagi saya sebagai pelaku penyerta dalam perencanaan kota baru ini.

Pertama, apa yang akan terjadi pada Simpang Samboja, Sepaku, Balikpapan dan Samarinda? Kedua, bagaimana nasib konsep city in the forest, atau forest city yang digadang-gadang Presiden Jokowi?

Tentu, Balikpapan akan meraup tarikan perubahan positif (positive traction)pertama. Modal awal untuk sukses sebenarnya sudah ada.

Saya menyadari ini ketika berjalan-jalan setengah hari kemarin menyusuri 'Kota Minyak’ tersebut. Melihat monumen Sumur Mathilda bukti bahwa Balikpapan sebagai kota kosmopolitan, sangat hidup sebagai penghasil minyak.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com