Bareng Bank Dunia, Pemerintah Bedah 80 Rumah Buruh Tani di Tidore Kepulauan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 rumah tidak layak huni (RTLH) milik buruh tani dan para pekerja informal lainnya disalurkan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (Malut).

Bantuan ini disalurkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) National Affordable Housing Program (NAHP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Dunia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan hal ini dalam rilis, Kamis (17/11/2022).

"Kami (Kementerian PUPR) bersama dengan Bank Dunia menyalurkan Progran BSPS NAHP untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni," terang Iwan.

Berdasarkan data yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, sebanyak 80 RTLH mendapatkan Program BSPS NAHP ini tersebar di Desa Akesai 19 unit, Beringin Jaya 21 unit, dan Koli 40 unit.

Dana program BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sekitar Rp 20 juta per unit rumah.

Baca juga: Siapa yang Berhak Dapat Bantuan Bedah Rumah? Ini Syaratnya

Dana tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan bangunan Rp 17,5 juta di toko bangunan yang ditunjuk oleh kelompok masyarakat penerima bantuan. Sementara sisanya, Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang.

Menurut Iwan, program BSPS ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain membedah rumah, Kementerian PUPR juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui padat karya tunai BSPS.

Iwan berharap agar semua pihak bisa terlibat dalam program BSPS tersebut, salah satunya melalui Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut dia, Pemda bisa mengkoordinasikan dan memberikan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mengajak sektor swasta untuk mengalokasikan dana corporate social resposibility (CSR) nya lewat bedah rumah ini.

"Jadi perencanaan pembangunan rumah masyarakat didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)," tambah dia.

Iwan juga meminta agar masyarakat harus terlibat aktif dan memanfaatkan dana yang ada sebaik mungkin agar rumahnya menjadi lebih layak.

"Dan pastinya Program BSPS ini bebas potongan dan pungutan dari pihak manapun," tandasnya.