Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Menteri Hadi, Bangun Kota Perlu Sentuh Wilayah Aglomerasi

Kompas.com - 10/11/2022, 17:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, konsep pembangunan perkotaan di masa ini tak hanya mengacu pada wilayah internal, namun juga pada pendekatan aglomerasi antar-wilayah.

Hadi beralasan, kebutuhan akan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat antar wilayah yang berdekatan seolah tak memiliki sekat.

Fenomena inilah yang membuat kehidupan bermasyarakat antar-wilayah perkotaan menjadi terintegrasi satu sama lain.

Maka dari itu, penting adanya keterpaduan antar-wilayah, antar sektor, bahkan hingga antar pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat.

“Karena kita melihat peningkatan jumlah penduduk serta konsentrasi atau pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan yang berpotensi mengakibatkan masalah yang tentunya beragam,” ujar Hadi dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (10/11/2022).

Dalam kegiatan ini, Hadi juga menyebutkan bahwa dia tertarik dengan konsep aglomerasi dan megacities (megakota) yang dijelaskan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

Baca juga: Medan Bakal Jadi Aglomerasi Jalur Kereta di Sumatera Bagian Utara

Karena menurutnya, hal ini juga sesuai dengan konsep keterpaduan antar-wilayah untuk menciptakan tata ruang yang optimal dan berkelanjutan.

Hadi mengatakan, saat ini Pemerintah bebicara bagaimana Jakarta dan sekitarnya. Namun, tentu nanti akan bagaimana juga perkotaan besar lainnya seperti Medan, Surabaya, Makassar, dan lain-lain.

"Ini tentang bagaimana pembangunan kota dilakukan secara komprehensif,” terang Hadi menambahkan.

Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya menjelaskan, dalam hal membangun Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) perlu menggunakan perspektif megakota.

Perspektif ini yaitu perencanaan antar-wilayah yang terpadu serta bagaimana kewenangan diatur dan dibagi secara khusus, mulai dari perencanaan dan pembangunan.

“Seperti halnya ketika kejadian banjir. Ketika banjir datang, kita (antar-wilayah) baru berkumpul. Padahal kejadian seperti ini terus berulang sepanjang setiap tahun," terang dia.

Banyak masalah yang terjadi itu dikarenakan karena memang pembangunannya tidak terintegrasi.

"Sehingga hal ini harus dilihat dengan konsep yang berkelanjutan. Megakota ini bukan daerah yang dicaplok ya, tapi perencanaan yang terpadu,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com