Amankan Data Pertanahan, BPN-BSSN Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team-Kementerian ATR/BPN (ATR/BPN-CSIRT).

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berpandangan informasi adalah kekayaan, baik bagi individu maupun kelompok.

Jadi, kata, dia, siapa yang menguasai informasi, maka mereka mendapatkan kekayaan dan kekuatan.

Ini sama halnya dengan Kementerian ATR/BPN yang menurut Hadi memiliki kekayaan data dan informasi.

Baca juga: Sertifikasi Aset Masih 73 Persen, PLN Akan Gandeng Lagi Kementerian ATR/BPN

"Bayangkan kalau data dan informasi ini jatuh ke tangan kelompok atau orang yang tidak bertanggung jawab. Maka, semuanya akan menjadi lain, menjadi beda, karena Kementerian ATR/BPN dikuasai oleh individu atau kelompok," tutur Hadi dalam laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (27/10/2022).

Dalam hal layanan pertanahan, Hadi mengungkapkan, transaksi pertanahan berjumlah 7,4 juta per tahun.

Kemudian, lalu lintas data dan informasi pertanahan melalui sistem digital per bulannya mencapai 600.000 yang mencakup beberapa layanan elektronik.

"Kalau saja ada kelompok yang tidak bertanggung jawab mampu menembus data dan informasi yang menjadi kekayaan ATR/BPN, maka bisa dikatakan mafia tanah sudah masuk," tutur dia.

Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN membutuhkan kerja sama dengan BSSN untuk melindungi aset-aset masyarakat yang datanya dipegang mereka.

Hadi menuturkan, data dan informasi pertanahan menjadi penting untuk dilindungi, karena hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan setiap lapisan masyarakat.

Untuk itu, dia menyampaikan apresiasinya kepada BSSN atas kerja sama yang baik dalam melindungi data dan informasi sebagai data dan kekayaan yang harus dijaga bersama.