Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/08/2022, 16:15 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR turut serta dalam program percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dilaksanakan bertahap dengan pendekatan penataan kawasan secara terpadu.

Misalnya pada tahun 2021 di 35 kabupaten/kota prioritas. Lalu berlanjut pada 2022 di 212 kabupaten/kota. Hingga nanti menyentuh 514 kabupaten/kota pada 2023-2024.

Untuk menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Adapun penanganan ekstrem Kementerian PUPR dilakukan melalui integrasi program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Baca juga: Tangani Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Pemerintah Tata 514 Wilayah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pelaksanaan program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

"Sehingga dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (05/08/2022).

Program IBM Kementerian PUPR bidang Cipta Karya dan Perumahan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dasar.

Meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Lalu, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kini Kementerian PUPR telah melakukan intervensi pada 115 kabupaten/kota dari target prioritas program sebanyak 212 kabupaten/kota pada 2022.

Tercatat hingga saat ini, total terdapat 25.903 unit RTLH sudah ditetapkan, 14.025 unit RTLH dalam proses penetapan, serta ada 12.176 RTLH dalam proses survei verifikasi dan validasi.

Sebagai tahap awal, dilakukan perbaikan RTLH dan penyediaan infrastruktur permukiman pada klaster RT/RW/Dusun prioritas di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Tahun 2022: Pemerintah Akan Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di 212 Daerah

Di samping itu, secara tidak langsung Kementerian PUPR juga memberi dukungan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Padat Karya Tunai (PKT).

Meliputi bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com