Ternyata Dana Investasi Proyek LRT Jabodebek Masih Ngutang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana investasi proyek pembangunan LRT Jabodebek ternyata sebagiannya masih berasal dari utang. Tak main-main, jumlahnya bahkan lebih dari Rp 20 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta.

Menurutnya, total investasi untuk pembangunan proyek LRT Jabodebek adalah sebesar Rp 29,9 triliun.

Baca juga: Agar LRT Jabodebek Bisa Urai Kemacetan, Ini Kata Kemenhub

Kemudian pada tahun 2017 dan 2018, PT. KAI mendapatkan dana dari Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp 7,6 triliun. Sisanya berasal dari utang. 

“Nilai proyeknya Rp 29,9 triliun. Kami dapat dana PNM Rp 7,6 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Sisanya, kami berutang lebih dari Rp 20 triliun. Jadi bagaimana kami mengembalikan utang itu jika tidak di top up pemerintah?” ungkap Didiek.

Didiek menjelaskan, proyek LRT Jabodebek itu mulai digagas dari tahun 2015 antara Kementerian Perhubungan dengan salah satu perusahaan kontraktor.

Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Namun dalam perjalanannya, belum ada kontrak antara kontraktor dengan Kemenhub. Padahal sudah banyak dana yang dikeluarkan untuk proyek ini.

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa posisi keuangan negara saat itu tidak memungkinkan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 29,9 triliun untuk proyek LRT.

“Ia (Menteri Keuangan-red) menyampaikan akan bayar secara cicil. Ini juga tidak sesuai dengan model bisnis dalam undang-undang karena pembangunan infrastruktur dan sarana ada dalam satu proyek sehingga menjadi beban kepada operator (PT. KAI),” jelas Didiek.

Baca juga: Daftar 18 Stasiun LRT Jabodebek, Bakal Ada yang Nyambung Kereta Cepat dan MRT

Didiek juga menilai pelaksanan proyek LRT Jabodebek cukup aneh karena tidak sesuai dengan anatomi Perpres Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. 

“Proyek ini (LRT) agak aneh. Pemilik proyeknya Kementerian Perhubungan, kontraktornya Adhi Karya dan PT KAI sebagai pembayarnya. Ini tidak sesuai dengan anatomi di Perpres 49. Sesuatu yang tidak wajar sebetulnya. Namun ini dalam rangka menjawab proyek strategi nasional (PSN) saja,” tegas Dirut KAI.