IKN Akan Dimulai dari Mana?

Hal ini mencakup pembangunan kawasan pemerintah pusat, kawasan perkantoran dan permukimannya, relokasi ASN/TNI/Polri serta pembangunan infrastruktur TIK dan kelistrikan.

Oleh karena itu, perlu upaya khusus dan komitmen bersama dengan melibatkan community of practice, yaitu para asosiasi profesi terkait dan advisory board internasional.

Selain itu juga membentuk kolaborasi dalam dapur bersama, dan melebur satgas-satgas IKN yang sekarang tersebar di tiga kementerian Bappenas, PUPR dan ATR/BPN.

Kini, masterplan yang disusun Bappenas pada 2019-2021 lalu sudah masuk menjadi lampiran UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Maka prioritas sekarang adalah integrasikan rencana yang ada, revisi rencana tata ruang Pulau Kalimantan sampai kepada Perda tentang rencana tata ruang daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Keempat produk tata ruang ini akan mengatur keterkaitan kota Nusantara dengan kota-kota lainnya, untuk memastikan fungsi dan peran kota akan kompetitif.

Selain itu, penetapan Perpres tentang RDTR KSN IKN sangat urgent karena akan menjadi dasar perizinan berbasis risiko seperti diamanatkan UU Cipta Kerja.

Kedua: Inovasi Pembiayaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian Indonesia telah pulih ke level sebelum pandemi dalam kurun waktu lima kuartal.

Kendati pun pada Sidang Kabinet Paripurna minggu lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 5,3-5,9 persen.

Namun, dari mana biaya Rp 460 triliun membangun IKN secara terencana?

UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN memberikan mandat pada kepala BOI untuk mengusahakan pembiayaan dan mengatur anggaran.

Ini seyogyanya termasuk pemberian hak khusus pengelolaan dan pengembangan kawasan, maksimalisasi gross floor area (GFA), sehingga siapapun mitra developer bisa mendapatkan pengembalian yang menarik.

Pada gilirannya investor akan mau berinvestasi sambil memastikan densitas, diversity dan desain menghasilkan vibrancy kota.

Termasuk yang diinisiasi investor melalui proposal unsolicited. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menciptakan ini secara terencana, dan bukan secara kebetulan.

Indonesia tidak punya kisah sukses di Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang pengembangan kawasan.