Pemerintah Diminta Bangun Infrastruktur di IKN Nusantara secara Terukur dan Tepat Guna

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) Nusantara diharuskan dapat terukur dan tepat guna, baik yang dasar maupun lainnya, seperti listrik, energi, dan telekomunikasi.

Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro berpendapat, hal ini mengingat adanya keterbatasan fiskal dan anggaran negara.

"Dengan keterbatasan fiskal negara dan anggaran, maka program pembangunan infrastruktur di IKN harus terukur dan tepat guna," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: IAP Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Membangun Infrastruktur di IKN Nusantara

Menurut dia, pembangunan infrastruktur perlu diperhitungkan, contohnya dari segi value for money serta cost benefit analysis untuk menghitung manfaatnya secara maksimal kepada masyarakat.

Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penugasan badan usaha milik negara (BUMN), investasi swasta, hingga yang lainnya.

"Secara internasional, praktik pembiayaan inovatif untuk infrastruktur sudah banyak best practice-nya dan terus berkembang," kata dia.

Bernardus mengakui bahwa infrastruktur dasar merupakan hal utama yang dibangun di IKN, tetapi pelaksanaannya tidak boleh asal.

"Memang infrastruktur dasar sangat utama dalam pembangunan kota. Namun, infrastruktur dasar tersebut tidak bisa asal bangun," terang Bernardus.

Ada beberapa target besar mendasar yang perlu dipenuhi pada pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

Misalnya soal kapasitas, pola ruang, lokasi, aspek sustainable (berkelanjutan), serta jangka waktu pelayanan infrastruktur tersebut kepada masyarakat.