Kompas.com - 19/01/2022, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di delapan provinsi.

Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Penetapan LSD tersebut merupakan sebagai upaya untuk menjaga lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, langkah ini merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menyelamatkan lahan sawah.

Baca juga: Bendungan Gongseng Penuhi Kebutuhan Irigasi Sawah 6.191 Hektar di Bojonegoro

“Kami mau menyelamatkan sawah, ayo Bapak dan Ibu kita bersama buktikan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (19/01/2022). 

Budi menjelaskan, pada era tertib tata ruang akan terkoneksi dan terintegrasi. Terutama LSD yang akan menjadi bagian dari kebijakan satu peta.

“Ini menyelamatkan keberpihakan Pemerintah pada sawah, sebagai masa depan kita bersama,” tegas Budi.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud berharap, sosialisasi ini memberikan pemahaman yang sama terhadap upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Aktivitas pembangunan dan peningkatan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan lahan terus meningkat. Hal ini juga tak diiringi dengan revitalisasi ataupun pembangunan lahan-lahan sawah,” jelasnya.

Karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Berita
Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berita
Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Berita
Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Berita
Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Konstruksi
Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Konstruksi
WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

Kawasan Terpadu
G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

Berita
Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Berita
6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

Umum
Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Fasilitas
Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Berita
Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berita
Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Konstruksi
BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

Berita
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.