Butuh Rp 77,14 Triliun untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol hingga 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur penting yang dihadirkan untuk memangkas jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain.

Namun anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar, terutama untuk tahap awal konstruksi yakni pengadaan tanah.

Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR menyampaikan, kebutuhan anggaran dari tahun 2022 hingga 2024 untuk pengadaan tanah Sektor Jalan Tol adalah sebesar Rp 77,14 triliun

Baca juga: Selesai Juni, Begini Kabar Terbaru Tol Cijago Seksi Pamungkas

Hal itu terungkap dalam pembahasan yang dilakukan Ditjen Bina Marga bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP) terkait dana pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Alokasi Dana Pengadaan Tanah melalui LMAN Tahun Anggaran 2022, terdapat alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN sebesar Rp 28,8 triliun.

Anggaran tersebut kemudian dibagi lagi untuk Sektor Jalan Tol sebesar Rp 24,048 triliun, Sektor Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 4,454 triliun, dan Sektor Transportasi sebesar Rp  0,297 triliun.

Seperti dikutip dari situs KPPIP, Koordinator Project Management Office (PMO) KPPIP Sektor Jalan Kenwie Leonardo mengatakan, anggaran tersebut masih harus dipotong dengan komponen pendanaan lainnya. 

Mulai dari Dana Sisa Alokasi (SAL) serta pengembalian dana ke Sektor Transportasi dari Sektor Jalan Tol.

“Dana lain yang perlu dihitung adalah SAL sebesar Rp 3,3 triliun serta pengembalian dana ke Sektor Transportasi dari Sektor Jalan Tol sebesar Rp 1,282 triliun. Total dana pengadaan tanah untuk PSN Sektor Jalan Tol dialokasikan sebesar Rp 26,066 triliun,” ujar Kenwie.

Lebih lanjut, Kenwie menjelaskan, untuk tahun-tahun mendatang dibutuhkan dana pengadaan tanah Sektor Jalan Tol sebesar Rp 27,399 triliun pada tahun 202.

Kemudian Rp 13,723 triliun untuk tahun 2024 dari total kebutuhan dana pengadaan tanah Sektor Jalan Tol sebesar Rp 77,14 triliun

“Ke depannya akan dilakukan perincian kebutuhan untuk masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk memastikan kebutuhan dana pengadaan tanah untuk setiap ruas PSN Jalan Tol,” tambahnya.