IKN Nusantara Diklaim Berkonsep Smart City, Bagaimana Cara Mengukurnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan.

Pemindahan IKN baru tersebut memiliki tujuan utama, yakni untuk membangun kota baru yang cerdas atau dikenal dengan istilah smart city.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

"Ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart," ujar Jokowi.

Baca juga: IKN Nusantara Disebut Berkonsep Workcation, Pejabat Bisa Bekerja Sambil Berlibur

Bagaimana sebetulnya konsep smart city tersebut? 

Untuk mendapatkan penjelasan terkait smart city, Kompas.com menghubungi Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simarmata Selasa (18/1/2022).

Menurut Andy, smart city bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan sebuah alat.

Ini bisa diartikan, bagaimana kota dibangun agar menjadi lebih baik melalui pendekatan smart city.

Terkait hal ini, menyebut suatu kota sebagai smart city bukan hanya dilihat dan dinilai dari seberapa banyak orang menggunakan teknologi digital.

“Jadi kota yang sudah menerapkan teknologi terus langsung dibilang smart city gitu ya tidak, itu terlalu prematur,” jelas Andy.

Adapun cara untuk mengukur seberapa cerdas suatu kota bisa dilakukan adalah dengan melihat tingkat efisiensi dan efektifitas kota tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan untuk masyarakat.

Dalam hal ini dibutuhkan indeks kedewasaan atau maturity index guna menilai seberapa bijak sebuah kota dalam menggunakan teknologi digital yang dimiliki.

Misalnya, dengan melihat seberapa banyak teknologi digital yang digunakan untuk mendukung e-commerce masyarakat atau UMKM.

Baca juga: Jauh Sebelum IKN Nusantara, Myanmar Relokasi Ibu Kota yang Jadi Kota Hantu

Kemudian juga harus melihat berapa besar pertumbuhannya dan berapa luas jangkauannya kepada kelompok rentan.

“Sekarang kalau masyarakat miskin akses ke gadget kan terbatas, kuotanya juga terbatas. Kalau begitu, apa yang disebut dengan kota cerdas jika anak miskin tidak bisa sekolah dengan akses yang layak? Kan tidak seperti itu,” jelas Andy.