Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2022, 16:30 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah semakin serius mewujudkan wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan Semester I-2024.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah merestui IKN baru di Kaltim bernama "Nusantara".

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso.

Pada hari yang sama, Jokowi juga menyampaikan arahannya dalam Dies Natalis Universitas Parahyangan (Unpar) ke-67 bahwa pemindahan IKN ke Kaltim merupakan bagian dari transformasi besar-besaran.

"Bahwa ibu kota baru kita ini bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut," ujar Jokowi.

Baca juga: Soal Pemindahan IKN, Jokowi: Ini Bagian dari Transformasi Besar-besaran

Jokowi melanjutkan, pembangunannya tidak semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor Pemerintah, melainkan membangun IKN yang smart (cerdas).

Selain itu, juga menciptakan IKN yang kompetitif di tingkat global, membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi dan teknologi.

Namun demikian, Jurnalis Senior Farid Gaban mempertanyakan urgensi pemindahan IKN baru ke Kaltim dalam akun Twitternya @faridgaban

"Pertanyaan terpenting ttg ibukota baru bukanlah apa namanya dan apakah desain istananya bagus/buruk. Tapi, apakah ibukota baru itu pertu? Dan jika perlu, apakah hrs sekarang?," cuit dia.

Farid juga memberikan contoh soal Myanmar yang dinilai gagal memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Nay Pyi Taw yang kini menjadi "kota hantu".

Dilansir dari New York Times, junta militer Myanmar mulai memindahkan pusat pemerintahan ke Nay Pyi Daw pada 7 November 2005.

Ini merupakan daerah terpencil di dekat kota Pyinmana. Namun, beberapa sumber menyebutkan, pemindahan ibu kota terjadi sehari sebelumnya yakni pada tanggal 6 November 2005.

Naypyidaw City Hall AFP PHOTO/Stan HONDA Naypyidaw City Hall
Nama Nay Pyi Daw sendiri secara resmi diumumkan pada 27 Maret 2006 atau tepat pada hari ulang tahun angkatan bersenjata Myanmar.

Sebagian pihak menyebut, pembangunan Nay Pyi Daw sebagai proyek kesombongan Mantan Pemimpin Militer Mynamar Than Shwe.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com