Soal Pemindahan IKN, Jokowi: Ini Bagian dari Transformasi Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ibu kota negara (IKN) baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan bagian dari tranformasi besar-besaran.

Hal itu dia sampaikan ketika memberikan pengarahan Dies Natalies ke-67 Universitas Parahyangan (Unpar) yang disiarkan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

"Bahwa ibu kota baru kita ini bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut," ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, pembangunannya tidak semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor Pemerintah, melainkan membangun IKN yang smart (cerdas).

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Undang Ahli Bahasa Terkait Nama IKN Nusantara

Selain itu, juga menciptakan IKN yang kompetitif di tingkat global, membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi dan teknologi.

Secara fisik, pembangunan di IKN harus menjadi momentum untuk membangun kota yang efisien, sehat, dan produktif yang dirancang sejak awal.

"Dan warganya ke mana-mana dekat, ke mana-mana bisa naik sepeda, ke mana-mana bisa jalan kaki karena zero emission (emisi nol)," lanjutnya.

Dengan begitu, dapat menyediakan layanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas internasional.

Adapun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, IKN baru di Kaltim akan diberi nama "Nusantara".

Suharso mengatakan ini saat rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi, sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso, Senin.

Sebelumnya, ada 80 calon nama yang diajukan ke Jokowi. Namun akhirnya yang terpilih adalah "Nusantara".

Pemerintah pun telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk IKN baru.