Kompas.com - 20/10/2021, 16:00 WIB
TPA Sampah Regional Banjarbakula Kementerian PUPRTPA Sampah Regional Banjarbakula

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti memastikan pemerintah terus berupaya menguragi emisi karbon melalui bebagai cara.

Salah satunya dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular pada sektor pengelolaan persampahan perkotaan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Permasalahan emisi karbon dan fenomena perubahan iklim bukan isu global yang baru. Jika tren pemanasan global ini terus terjadi, maka bencana iklim akan mengancam kehidupan kita semua seperti kekeringan berkepanjangan, intensitas hujan ekstrem, dan kenaikan muka air laut," kata Diana, Rabu (21/10/2021). 

Konsep ekonomi sirkular adalah suatu sistem ramah lingkungan yang bertujuan memaksimalkan penggunaan material secara sirkular untuk meminimalisasi produksi limbah dengan cara memulihkan dan menggunakan kembali produk dan bahan sebanyak mungkin secara sistemik dan berulang-ulang.

Baca juga: Cara Praktis dan Mudah Kurangi Sampah di Rumah

Pendekatan ekonomi sirkular menggunakan metode sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing, dan recycling dalam pengelolaan sampah.

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ekonomi tradisional yang menggunakan metode take-make-dispose (ambil-pakai-buang).

Diana menjelaskan implementasi ekonomi sirkular akan mampu memperpanjang waktu pakai produk dan materialnya sehingga mengurangi sampah dan polusi serta mendukung regenerasi ekosistem secara alami.

Selain itu juga dapat menghasilkan peluang ekonomi dalam menstimulasi pertumbuhan bisnis dan inovasi baru serta menambah peluang usaha dan lapangan kerja di masyarakat.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon, Kementerian PUPR telah menerbitkan peraturan terkait pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui Permen PUPR Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Baca juga: Meleset dari Target, Program Pengelolaan Sampah Kolaborasi dengan Jerman Tuntas 2022

Penerapan konsep BGH telah diwujudkan dalam sejumlah pembangunan seperti pembangunan Gedung Kantor Kementerian PUPR, pasar tradisional, serta rumah susun hemat energi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan untuk pengoperasian bangunan gedung.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.