Kompas.com - 19/10/2021, 18:00 WIB
Aksi sindikat mafia tanah yang melibatkan oknum kepala desa dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) terbongkar. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Masing-masing mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus selaku Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian tahun 2008 berinisial A; Kepala Desa Durian berinisial UF; kemudian pemegang sertifikat hak milik (SHM) berinisial H dan T. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAAksi sindikat mafia tanah yang melibatkan oknum kepala desa dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) terbongkar. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Masing-masing mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus selaku Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian tahun 2008 berinisial A; Kepala Desa Durian berinisial UF; kemudian pemegang sertifikat hak milik (SHM) berinisial H dan T.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan ada beberapa ciri daerah menonjol yang menjadi incaran para mafia tanah.

"Daerah-daerah mana saja itu banyak ya ada di seluruh Indonesia," ujar Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya, daerah dengan tingginya harga tanah serta daerah yang sedang berkembang menjadi target penyerobotan tanah oleh mafia.

Selain itu, biasanya ada masyarakat yang mengungkapkan di media sosial karena kecewa akan pelayanan pertanahan oleh BPN yang disebabkan mafia tanah.

Baca juga: 125 Pegawai BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 Dihukum Berat

"Kadang-kadang sekarang lagi hot isu mafia tanah, dikatakan mafia tanah. Oleh sebab itu, kami sangat hati-hati untuk menyatakan apakah betul kasus mafia tanah atau tidak," lanjut Sofyan.

Untuk mengetahui apakah kasus yang dialami seseorang di media sosial tersebut benar karena praktik mafia tanah atau tidak adalah melakukan investigasi secara akurat.

Sehingga, hal ini diharapkan agar suatu kasus tidak langsung diklasifikasikan masuk dalam kasus mafia tanah.

Sofyan mengakui, masih banyak kasus pertanahan yang belum tuntas hingga saat ini.

Ini terjadi lantaran kasus tersebut sudah masuk ke pengadilan, terutama jika sudah bertahun-tahun atau sudah lama terjadi, lalu dibuka kembali.

Dia mengakui, jika kasus sudah sampai pada titik tersebut, maka sangat rumit untuk diselesaikan.

Baca juga: Kasus Mafia Tanah Tak Kunjung Tuntas, Sofyan Djalil Beberkan Alasannya

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.