Kompas.com - 24/08/2021, 16:30 WIB
Siswa SD Negeri 11 Seram bagian Timur di Pedalaman Pulau Seram Maluku berjalan menyusuri pantai untuk mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI di Desa Loko, Selasa (17/8/2021) ASTATI WOKASSiswa SD Negeri 11 Seram bagian Timur di Pedalaman Pulau Seram Maluku berjalan menyusuri pantai untuk mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI di Desa Loko, Selasa (17/8/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberikan kepastian hukum atas tanah di pulau-pulau kecil terluar melalui Reforma Agraria.

Saat ini, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia menjadi komitmen pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanannya dilakukan baik untuk pembangunan di kepulauan besar, maupun pulau-pulau kecil dan terluar yang merupakan wilayah pinggiran atau batas Indonesia dengan negara tetangga.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, hal ini dilakukan agar tidak menjadi hal yang merugikan negara maupun masyarakat

"Saat ini persoalan pertanahan di lingkup pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia tengah menjadi fokus pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan itu, Kementerian ATR/BPN memiliki program, salah satunya Reforma Agraria," tegasnya dikutip Kompas.com dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (24/08/2021).

Surya menjelaskan, Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Dengan adanya legalisasi aset pulau-pulau kecil terluar ini dapat menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan kepastian hukum.

Lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengungkapkan, pulau-pulau kecil terluar ini memiliki fungsi sangat strategis yaitu keutuhan, kedaultan, dan ketertiban negara.

Baca juga: Tuntaskan Konflik Agraria, Kementerian ATR/BPN Kenalkan Metode LUCIS

Selain itu, fungsi lain dari pulau-pulau kecil yaitu memiliki fungsi ekonomi dan ekologi atau lingkungan yang berbasis letak strategis di perbatasan dengan negara tetangga.

"Legalisasi aset dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pengendalian P4T yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan dari pihak terkait," tutur Budi.

Pihak terkait ini contohnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf mengapresiasi upaya Kementerian ATR/BPN karena telah merealisasikan program Reforma Agraria di beberapa wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar.

"Saya lihat Pak Wamen telah memberikan sertifikat kepada masyarakat pulau kecil di Raja Ampat beberapa waktu lalu, sehingga kami tidak khawatir akan ada pengakuan atas kepemilikan pihak asing yang ingin menguasai tanah mereka," tuntasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.