Kompas.com - 20/08/2021, 14:00 WIB
Aparat kepolisian berjaga di kawasan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, 13 September 2020 lalu, saat upaya land clearing atas tiga titik. lahan di kawasan terpenting dari sirkuit mandalika. Sengketa lahan di tanah sirkuit belum berakhir. FITRI RAparat kepolisian berjaga di kawasan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, 13 September 2020 lalu, saat upaya land clearing atas tiga titik. lahan di kawasan terpenting dari sirkuit mandalika. Sengketa lahan di tanah sirkuit belum berakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat yang tidak puas dengan ganti rugi atau merasa dirugikan dengan terbitnya Hak Pengelolaan (HPL) biasanya akan didorong untuk melapor ke pengadilan.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan hal itu kepada Kompas.com, terkait permintaan pengosongan lahan milik Amaq Saepuddin di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dewi, "dorongan untuk melapor ke pengadilan" selalu menjadi alasan klasik para pemegang HPL yang memiliki legitimasi dari pemerintah dalam membangun proyek-proyek infrastrutkur serupa Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca juga: Belum Dapat Ganti Rugi, Warga Tolak Pengosongan Lahan di Mandalika

"Dorongan untuk memperkarakan lahan ke pengadilan itu alasan klasik. Selalu terjadi, jika mereka merasa punya legitimasi dari pemerintah dan embel-embel HPL untuk pembangunan, masyarakat akan didorong untuk memproses litigasi atau ke pengadilan," kata Dewi, Rabu (18/08/2021).

Dewi menjelaskan, pemerintah atau pemegang HPL sering kali melihat konflik agraria hanya sebatas administasi dan hukum positif. Padahal, dalam perspektif politik hukum agraria justru sebaliknya.

Alasannya, karena fakta konflik agraria yang terjadi di lapangan tidak hanya menyangkut secarik kertas sertifikat tanah.

Banyak pemilik lahan, terutama di pedesaan dan masyarakat adat yang justru belum memiliki sertifikat tanah.

Lahan tanah yang dimiliki umumnya hanya dibuktikan dengan surat sporadik, berupa letter C dan yang lainnya.

Baca juga: Sengkarut Mandalika, Tumpang Tindih Hak Tanah dan Ganti Rugi Tak Dibayar

Oleh karena itu, jika harus berhadapan dengan pengadilan, masyarakat umumnya akan kalah karena bukti kepemilikan lahannya akan dianggap lemah.

Sebaliknya, dalam perspektif politik hukum agraria, masyarakat yang telah menempati lahan sampai belasan hingga puluhan tahun tentu punya kekuatan hukum yang sangat kuat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.