Basuki Ingin Hilangkan Persepsi Rumah Subsidi Murahan dan Tak Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, persepi rumah subsidi murahan dan tak berkualitas harus dihilangkan.

"Saya berharap persepsi bahwa rumah bersubsidi itu adalah rumah murahan, rumah yang tidak berkualitas, dan kita harus menghilangkan persepsi itu," kata Basuki dalam acara "Pencanangan gerakan bangun rumah subsidi berkualitas dan pelatihan 3.000 tenaga kerja manajemen konstruksi se-Indonesia", di Jakarta, Selasa (18/05/2021).

Menurutnya, penyediaan rumah subsidi saat ini harus semakin baik dan berkualitas secara konstruksi, dan lingkungan sehingga dapat menjamin kehidupan penghuninya.

Baca juga: Jamin Kualitas Rumah Subsidi, Pemerintah Latih 3.000 Tenaga Manajemen Konstruksi

Untuk itu, Kementerian PUPR mengajak seluruh stake holders memanfaatkan anggaran perumahan dari APBN dengan sebaik-baiknya.

"Uang negara jadi harus saya pertanggungjawabkan penggunaannya menjadi rumah yang berkualitas," lanjutnya.

Basuki menjelaskan salah satu cara menjamin penyediaan rumah subsidi berkualitas adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja konstruksi yang unggul.

Guna menyediakan SDM berkualitas, saat ini Kementerian PUPR melatih sebanyak 3.000 tenaga manajemen konstruksi se-Indonesia.

Tujuannya agar mereka dapat memahami dan melayani secara maksimal terutama dalam mengakses teknologi informasi untuk penyediaan rumah subsidi berkualitas.

"Hari ini kita canangkan pembangunan rumah subsidi berkualitas dengan pelatihan dengan menggunakan informasi teknologi informasi," ujar Basuki.

Meski demikian, teknologi informasi bukanlah segala-galanya, melainkan hanya alat bantu untuk memudahkan pekerjaan.

Kunci penyediaan rumah subsidi berkualitas tetaplah pada SDM atau tenaga kerja yang terlatih dan mumpuni.

Basuki meminta pengembang dan juga perbankan penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serius dalam menyediakan rumah subsidi berkualitas.

"Sekaligus sebagai tanggung jawab saya untuk perlindungan konsumen. Untuk itu saya mengajak sekali lagi, tidak hanya para pengembang, bank pelaksana penyalur dana FLPP juga bertanggung jawab terhadap kualitas rumah bersubsidi itu," tegas Basuki.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PUPR menggelar pelatihan 3.000 tenaga kerja manajemen konstruksi se-Indonesia.

Pelatihan tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas rumah subsidi di Indonesia agar lebih baik dan layak huni.

Pelatihan ini akan digelar secara online selama empat hari mulai tanggal 19 Mei hingga 22 Mei 2021 dalam tiga batch. Masing-masing batch diikuti sebanyak 1.000 peserta.

Adapun pembagian zona wilayah peserta:

• Wilayah 1 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
• Wilayah 2 meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. Wilayah 3 meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
• Wilayah 4 meliputi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
• Wilayah 5 meliputi Pulau Kalimantan
• Wilayah 6 terdiri dari Pulau Sulawesi
• Wilayah 7 terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Setiap harinya para peserta akan menerima materi selama enam jam. Sehingga total waktu pelatihan yaitu selama 24 jam dalam empat hari.

Selain itu, pada hari ke-5, semua peserta yang telah melewati proses pelatihan akan mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat kelayakan.

Peserta yang tak lolos proses ujian ini dapat mengikuti pelatihan lagi pada kesempatan berikutnya.