JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia, negeri indah yang dijuluki zamrud khatulistiwa tengah berproses mendewasakan dirinya.
Menjelang usia 76 tahun, proses yang dijalani sarat dinamika, tak melulu masalah politik yang kerap menguasai panggung publik, melainkan juga sosial budaya.
Terbaru adalah polemik rancangan istana negara berbentuk burung garuda yang akan dibangun di ibu kota negera (IKN) baru, bumi Banua.
Kendati belakangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai pemimpin negara, menyebut rancangan karya pematung I Nyoman Nuarta ini baru sebatas pra-desain, namun publik dan terutama kalangan arsitek profesional kadung dibuat terkejut.
Baca juga: Polemik Istana Negara Ibu Kota Baru, Dirancang Pematung dan Potensi Pemborosan Dana
Hal ini menyusul postingan I Nyoman Nuarta di akun Instagram pribadinya @nyoman_nuarta yang mengeklaim karyanya telah dipilih melalui sayembara yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
View this post on Instagram
Postingan ini disertai video berdurasi sekitar satu menit yang memvisualisasikan rancangan istana negara berbentuk burung garuda dengan sayap terkepak.
Tak hanya Nyoman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengunggah video mengenai pembangunan IKN yang di dalamnya juga mencakup desain istana negara.
Desain istana negara dalam video yang diunggah empat hari lalu di akun Instagram resmi @suharsomonoarfa, tersebut identik dengan karya Nyoman Nuarta.
Berikut videonya:
View this post on Instagram
Sontak karya Nyoman Nuarta yang juga memiliki rekam jejak merancang patung monumental Garuda Wisnu Kencana di Bali, ini membuat gaduh dunia "persilatan" arsitektur Nusantara.
Tak kurang, lima asosiasi profesional yakni Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Landskap Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perancangan Wilayah dan Kota (IAP) menyampaikan kritik pedas.
Baca juga: Lima Asosiasi Kritik Istana Negara Burung Garuda, Tidak Mencerminkan Kemajuan Peradaban
Lima asosiasi ini menganggap bangunan istana negara yang berbentuk burung garuda atau burung yang menyerupai garuda merupakan simbol yang di dunia arsitektur tidaklah mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital.
"Sangat tidak mencerminkan kemajuan peradaban bangsa, terutama di era digital, dan era bangunan emisi rendah dan pasca-Covid-19 (new normal)," kata Ketua IAI I Ketut Rana Wiarcha dalam pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).
Tak hanya karya desain, ketiadaan sayembara, dan pemilihan Nyoman Nuarta yang notabene bukan arsitek profesional juga dipertanyakan.
Bahkan, Dewan Arsitek Indonesia (DAI) menganggap keikutsertaan Nyoman Nuarta sebagai salah satu peserta yang mengikuti seleksi terbatas, telah menyalahi UU Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
"Aturannya sudah jelas, clear, siapa yang boleh merancang dan siapa yang tidak," kata Anggota DAI Bambang Eryudhawan kepada Kompas.com, Senin (29/03/2021).
Baca juga: Pematung Merancang Istana Negara, Dewan Arsitek: Menyalahi Undang-undang
Sejatinya, polemik juga turut dipicu oleh pernyataan Suharso yang memastikan pembangunan istana negara di IKN baru pada Tahun 2021.
Dia berharap pembangunan fisik istana negara di IKN baru bakal tuntas pada Tahun 2024.
Padahal, menurut kelima asosiasi profesional tersebut, desain istana negara tidak disayembarakan secara luas dan terbuka.
Sebagaimana dikatakan Anggota GBCI Prasetyoadi atau akrab disapa Tiyok, bahwa rencana pembangunan istana negara dilakukan secara tertutup.
"Saya dan teman-teman profesional tentu resah, karena seleksi rancangan istana negara ini dilakukan dengan proses yang tertutup," ungkap Tiyok.
Awal perkara
Jauh sebelum seleksi desain istana negara digelar secara tertutup dan terbatas, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengumumkan wacana pemindahan IKN pada 24 April 2019.
Pada saat itu, Jokowi belum menentukan bakal lokasi IKN baru tersebut. Wacana pemindahan ibu kota pun kemudian menguap begitu saja.
Hingga kemudian pada 23 Agustus 2019, isu mengenai pemindahan IKN kembali ramai dibicarakan publik.
Kendati belum ada pernyataan resmi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut telah terpilih sebagai lokasi IKN baru.
Baca juga: Kalimantan Timur, Perkataan Menteri Sofyan yang Jadi Kenyataan
Hal ini menyusul pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil yang membenarkan lokasi IKN baru tersebut.
"Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Meski begitu, Sofyan enggan membocorkan lokasi persis IKN. Sebab, pemerintah berusaha memastikan ketersediaan lahan terlebih dahulu.
Selang beberapa jam, pernyataan Sofyan dibantah Jokowi. Dia justru mengungkapkan bahwa pemerintah belum menentukan lokasi IKN baru.
Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum lengkap.
"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).
Dengan demikian, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis IKN baru.
Baca juga: Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Ibu Kota Baru akan Dibangun
Menurut Jokowi, pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti Provinsi DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
Empat hari kemudian atau tepatnya Senin (26/8/2019), Jokowi resmi mengumumkan bahwa IKN baru berada di Kalimantan.
Selain itu, ada sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kemudian, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Jokowi menjelaskan, lokasi spesifik IKN baru berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemindahan IKN ini dilatarbelakangi kegiatan ekonomi Indonesia yang masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.
Baca juga: Pemerintah Klaim Kuasai 90 Persen Lahan Calon Ibu Kota Baru
Kegiatan ekonomi ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Untuk itu, rencana pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan.
Jokowi berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memicu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Gelaran sayembara dikemukakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis (12/09/2019).
Tahap awal, Pemerintah mencari juri sayembara desain IKN yang terdiri dari 7-9 orang dari berbagai latar belakang berbeda, mulai dari unsur pemerintah, praktisi, hingga akademisi.
Setelah itu, kriteria sayembara dimatangkan oleh para dewan juri untuk mendapatkan hasil atau gambaran yang lebih komprehensif.
Baca juga: Jokowi Surprise Sayembara Desain Ibu Kota Diikuti Banyak Peserta
"Sayembara akan dibuka secara Nasional. Jadi semua orang boleh ikut, mungkin ratusan orang, semua bisa berkontribusi. Dari situ dipilih tiga karya, dan juri akan memutuskan tiga dari Nasional," jelas Basuki.
Hasil rancangan dari pemenang baik di tingkat nasional maupun internasional akan digabung untuk mendapatkan desain lebih utuh dan saling melengkapi satu sama lain.
Catatan Kompas.com edisi 28 September 2019 menyebutkan, pendaftaran sayembara gagasan desain kawasan IKN ini mulai dibuka 2 Oktober dan berakhir 11 Oktober 2019.
Proses sayembara dilaksanakan selama tiga bulan yaitu mulai 11 Oktober hingga 22 Desember 2019.
Dalam menggelar sayembara ini, Pemerintah menetapkan tiga visi IKN sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.
Baca juga: Catat, Hadiah Sayembara Desain Ibu Kota Rp 5 Miliar
Ketiga visi tersebut yakni, wajib mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern dan berstandar internasional (smart megapolitan).
Dalam hal mencerminkan identitas bangsa, rancangan IKN baru diterjemahkan ke dalam urban desain secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Desain tersebut juga harus mampu menjabarkan morfologi dan fungsi kota, ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong dan fungsi, serta wadah yang melestarikan sejarah budaya bangsa.
Ruang-ruang tersebut misalnya ruang budaya, galeri nasional, museum, gedung pertunjukan dan taman kesenian.
Untuk mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, pengembangan yang dilakukan harus meminimalisasi invtervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang hijau dan biru, mempertahankan keberadaan hutan, serta memperbanyak public dan community spaces (ruang komunitas publik).
Selain itu, desain tersebut harus mengadopsi new urban dan green building/infrastructure dan kualitas ruang yang mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat.
Sementara untuk mewujudkan visi ketiga, harus dilakukan penataan bangunan dan lingkungan kompak dan inklusif, moda transportasi publik terintegrasi, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas.
Di samping itu, juga harus ada kolaborasi antar-arsitektur modern dengan kearifan lokal, penerapan desain, material dan teknologi modern, smart building, dan penggunaan energi terbarukan.
Baca juga: Danisworo, Maestro yang Enggan Jadi Juri Sayembara Ibu Kota
IKN membutuhkan desain yang mengutamakan pada pemenuhan seluruh target SDG sebagai acuan pembangunan kota-kota Indonesia ke depan.
Tak hanya memberi bocoran bagaimana visi IKN baru sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia, Pemerintah juga mengumumkan 11 nama sebagai juri sayembara.
Bahkan, Nyoman Nuarta dan Ridwan Kamil turut berpartisipasi pada penjurian sayembara gagasan desain kawasan IKN.
Selain mereka berdua, terdapat 9 orang lainnya dari latar belakang arsitek yang menjadi juri seperti Daliana Suryawinata, Danang Priatmodjo, Gunawan Tjahjono, Andi Siswanto, Imam Santoso Ernawi, Ikaputra, Denny Zulkaidi, Wiendu Nuryanti, serta Masjaya.
Para juri ini terpilih berdasarkan tiga pertimbangan yaitu keahlian, perwakilan asosiasi, serta perwakilan akademisi.
Sementara dari peserta, sebanyak 755 tim yang berpartisipasi. Dari jumlah tersebut, 660 di antaranya didominasi anggota IAI, 12 peserta berasal dari luar negeri, dan sisanya dari organisasi lainnya.
Dari total 755 peserta yang mendaftar, Kementerian PUPR pun menetapkan 299 peserta sayembara.
Kelima pemenang ini terdiri dari juara pertama, kedua, ketiga, harapan 1, serta harapan 2.
Sebagai pemenang pertama, desain Nagara Rimba Nusa yang dirancang oleh Urban+ ini berhak menerima piagam penghargaan dan hadiah sebesar Rp 2 miliar.
Lalu, juara kedua dimenangkan oleh elevated city network sebagai bagian dari pelestarian alam Indonesia dengan penekanan pada smart city living.
Baca juga: Nagara Rimba Nusa, Juara Pertama Sayembara Gagasan Desain IKN
Desain ini merupakan hasil karya Antistatics Architecture berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah senilai Rp 1,25 miliar.
Pemenang ketiga, Kota Seribu Galur yang mengedepankan konsep tenunan keberagaman sebagai perwujudan identitas bangsa Indonesia.
Mereka berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah Rp 1 miliar.
Selanjutnya, Harapan 1 dan 2 dimenangkan oleh Zamrud Khatulistiwa dan Banua Rakyat Nusantara.
Zamrud Khatulistiwa menerapkan konsep sumbu kota yang mencerminkan ruang linear dengan kehidupan masyarakat.
Sementara Banua Rakyat Nusantara mengedepankan konsep parade kota formal monumental dengan perumahan berbasis kanal.
Baik Harapan 1 dan 2 berhak mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp 500 juta dan Rp 250 juta.
Sehingga, total hadiah yang dimenangkan kelima pemenang ini sebesar Rp 5 miliar.
Usai ditetapkannya Nagara Rimba Nusa sebagai jawara gagasan desain IKN baru, Pemerintah berencana menggelar sayembara desain bangunan di IKN baru pada Semester II 2020.
"Pada Sementer II tahun 2020 nanti, kami akan menggelar sayembara desain bangunan di IKN," jelas Basuki setelah menetapkan jawara gagasan desain IKN baru, Senin (23/12/2019)
Basuki menjelaskan, sayembara desain bangunan ini mencakup istana presiden, gedung-gedung lembaga eksekutif, Gedung MPR/DPR, lembaga yudikatif, dan lain-lain.
Baca juga: Siap-siap, Semester II-2020 Digelar Sayembara Desain Bangunan IKN
Namun, rencana tersebut tak jelas kabarnya, apakah jadi digelar atau tertunda.
Hingga akhirnya, muncul wajah desain sang burung di akun Instagram Suharso dan I Nyoman Nuarta yang kemudian menuai pro dan kontra.
Undangan itu ditandatangani Direktur Bina Penataan Bangunan Diana Kusumastuti yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR.
"Dalam lampiran surat tertanggal 25 Februari 2020 itu, disebutkan nama-nama pejabat dan ahli yang diundang," kata Nyoman alam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/3/2021).
Nama-nama tersebut yakni Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dan Ketua Bidang Penataan Kawasan IKN Joessair Lubis.
Baca juga: Nyoman Nuarta Buka Suara, Ini Kronologi Rancangan Istana Negara Burung Garuda
Kemudian, Yori Antar Awal (IAI), Gregorius Supie Yolodi (IAI), Isandra Matin Ahmad (IAI), Sibarani Sofian (MUDO), Nyoman Nuarta, Pierre Natigor Pohan, Grace Christiani, Dian Ratih N Yunianti, M Iqbal Tawakal, dan Achmad Reinaldi Nugroho.
Dalam rapat itu, pemerintah mengungkapkan rencana sayembara terbatas dengan mengundang arsitek atau ahli untuk membahas konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di IKN.
Terdapat 12 konsep gedung yang disembayarakan seluruhnya oleh Kementerian PUPR.
Dua belas konsep gedung yang disembayarakan itu harus diwujudkan dalam konsep gagasan desain bentuk dan visual yang harus tuntas dalam waktu 12 hari.
Hingga 5 Maret 2020, Nyoman mengirimkan desain-desain gedung khusus IKN ke Kementerian PUPR di Jakarta.
Selanjutnya, Kementerian PUPR meminta kelima arsitek dan ahli untuk mempresentasikan konsep desain gedung-gedung khusus IKN pada 10 Maret 2020.
Waktu itu, kata Nyoman, tidak semua arsitek dan ahli yang diundang hadir.
Baca juga: Jokowi Minta Masukan Soal Pra-desain Istana Negara, Ini Suara Para Arsitek Profesional
Menurut prosedur yang diterima Nyoman, seluruh hasil dari visualisasi konsep gagasan desain gedung-gedung khusus IKN dilaporkan oleh Basuki ke Jokowi pada 13 Maret 2020.
"Semua memang kemudian menjadi keputusan Presiden untuk memilih mana konsep desain yang dianggap memenuhi syarat," ucap Nyoman.
Nyoman menyatakan konsepnya dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian diumumkan pada 29 Maret 2021 lalu kepada publik melalui media sosial.
Namun, pernyataan dia bertolak belakang dengan yang diungkapkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.
Menurut Diana, rancangan bangunan istana negara tersebut hingga saat ini belum final diputuskan.
Bahkan, rancangan tersebut masih dalam tahap pre-basic design dan akan melalui tahapan-tahapan selanjutnya sebelum ditetapkan.
Hal ini juga kembali ditegaskan Presiden Jokowi dalam akun media sosial resmi di Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube.
Jokowi menyebut desain istana negara karya Nyoman Nuarta yang akan dibangun di IKN baru, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, ini masih merupakan pra-desain.
Oleh karena itu, dibutuhkan masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan pra-desain istana negara ini agar menjadi kebanggaan sekaligus mencerminkan kemajuan bangsa.
Berdasarkan masukan dari masyarakat, Jokowi akan mengundang kembali para arsitek dan para ahli lainnya.
Tujuannya, untuk memperkaya pra-desain menjadi dasar desain istana negara di IKN baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Salah satu usulan pradesain bangunan ikonik di ibu kota negara yang baru adalah Istana Negara karya Nyoman Nuarta. Saya mengharapkan masukan dari Anda semua tentang pradesain.
Saya mengharapkan Istana Negara ini jadi kebanggaan bangsa, sekaligus mencerminkan kemajuan bangsa. pic.twitter.com/IHoyE0uLQZ
— Joko Widodo (@jokowi) April 2, 2021