Tahun Politik 2024, Basuki Pastikan Tak Ada Pembangunan Infrastruktur yang Mangkrak

Kompas.com - 15/03/2021, 11:42 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/2/2021). Dok. Kementerian PUPR.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR akan selesai hingga 2024.

Dia memastikan, pada tahun itu tidak ada lagi proyek infrastruktur yang mangkrak atau belum selesai.

"Jadi minimal targetnya tidak ada (proyek) yang mangkrak hingga tahun 2024. Saya ingin 2024 ini semua sudah soft landing untuk pembangunan yang kita lakukan selama ini," kata Basuki dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021 secara virtual, Senin (15/03/2021).

Baca juga: Ganti Rugi Proyek Bendungan Manikin Belum Dibayar, Warga Kupang: Pak Jokowi Tolong Kami!

Dia juga mengingatkan, proyek pembangunan infrastuktur baru harus dilakukan dengan sangat selektif.

Jika tidak dimungkinkan untuk selesai pada tahun 2024 maka pembangunan baru tersebut sebaiknya dibatalkan.

"Artinya pembangunan baru sangat selektif. Kalau pembangunan baru nanti kecuali loan, kalau tidak selesai tahun 2023 atau 2024 itu batalin. Jangan dibangun," tegas Basuki.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Basuki, tahun 2024 merupakan tahun politik. Hal itu juga sekaligus menandakan berakhirnya masa jabatan dirinya sebagai Menteri PUPR untuk periode 2019-2024.

Karena itu, seluruh proyek infrastruktur harus selesai, sehingga tidak meninggalkan isu-isu yang tidak baik yang dapat dimanfaatkan banyak pihak.

Kementerian PUPR akan lebih fokus dan memberikan perhatian lebih pada pembangunan yang sedang dikerjakan.

Baca juga: Pertama di Dunia, Indonesia Terapkan Pembayaran Tol Nirsentuh untuk Semua Jenis Kendaraan

Ada empat hal yang mesti dilakukan yaitu optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X