KPK dan Buruknya Pengetahuan tentang Trotoar

Bila masih sering terjadi kecelakaan dengan melanggar pejalan kaki, kemungkinan kesalahan timbul dari faktor human pengendaraanya, kurangnya penegakan hukum atau kurangnya pengetahuan publik tentang fungsi trotoar.

Yang sangat menyedihkan adalah kurang dipahaminya tentang pengetahuan fungsi trotoar. Seperti yang paling baru terjadi adalah disablitas netra menabrakk truk, karena guiding block untuk pemandu berjalan disabilitas netra terhalang oleh truk yang parkir di trotoar.

Distorsi fungsi trotoar tersebut sesungguhnya menurunkan level of service jalan umum itu sendiri.

Di Jalan Sudirman dan Thamrin Jakarta, fasilitas trotoarnya lengkap dan cukup nyaman, namun bila kita menoleh ke kawasan Tanah Abang yang hanya berjarak 1 kilometer sangatlah kontras.

Di kawasan Tanah Abang seperti tanpa kontrol dalam penataan trotoarnya. Masih sering kita jumpai trotoar tertutup oleh parkir atau ubin pemandu netra tertutup kendaraan dan lapak pedagang.

Kami menengarai, perencana fasilitas jalan dan kontraktor juga ikut berperan dalam buruknya kondisi trotoar saat ini.

Ada yang masih menganggap bahwa ubin pemandu kuning hanya sebagai estetika batas trotoar saja.

Sejatinya, perencanaan ubin pemandu adalah untuk memudahkan aksesibiltas disabililtas netra. Pemasangan ubin pemandu yang benar adalah pemandu yang berbentuk yang lurus bukan berkelok-kelok.

Apabila ubin pemandunya dibuat berkelok-kelok atau zig-zag mengikuti man-hole drainase di bawah trotoar adalah sangat tidak manusiawi bagi disabiltas netra.

Kenyataan ubin pemandu yang berkelok-kelok seperti itu masih kita jumpai di kawasan Tanah Abang.

Paling ironis lagi adalah petugas pun belum mengetahui fungsi trotoar untuk disabilitas karena terkadang kendaraan mereka parkir di trotoar dan menutupi ubin pemandu netra.

Dari semua kondisi di atas secara umum dapat diaudit bahwa pelayanan trotoar hanya berupa “ketersediaan”, belum ada tolok ukur “berfungsi”, “keamanan”, “keselamatan” dan “kesetaraan”.

Pemerintah perlu membuat kajian mengenai standar pelayanan minimal (SPM) trotoar agar setiap kantor dinas mendesain sesuai aturan, bukan berkreasi sendiri-sendiri.

Belum lagi kita bicara target Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pekerjaan besar. SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Khusus transportasi kita bisa melihat target, “point 11.2 by 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons.”

Piagam SDGs menuntut adanya akses ke sistem transportasi yang berkeselamatan, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

Kemudian meningkatkan keselamatan jalan, khususnya dengan memperluas transportasi umum dengan perhatian khusus kepada mereka yang berkebutuhan khusus seperti perempuan, ibu hamil, anak-anak, disabilitas dan manula.

Pada 25 Juni 2021, kami akan menggelar bentuk gerakan pejalan kaki yang baru untuk menyelamatkan disabilitas dan non-disabilitas di trotoar.