Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Kompas.com - 02/03/2021, 15:00 WIB
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAKetua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat berupa pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti.

Menurutnya kebijakan semacam ini sangat diperlukan terutama untuk mendorong kembali pulihnya industri properti yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

"Kami REI berterima kasih kepada pemerintah khususnya pemerintah pusat atas kebijakan insentif PPN ini. Sejak Covid-19 kan sektor properti ini drop sekali, bayangkan periode Maret-Mei 2020 itu minusnya bisa 85 persen hingga 95 persen," kata Totok kepada Kompas.com, Selasa (02/03/2021).

Baca juga: Kabar Gembira, Rumah dengan Harga Maksimal Rp 2 Miliar Bebas PPN

Totok menjelaskan, insentif fiskal dari pemerintah pusat ini harus diikuti oleh sejumlah kebijakan lainnya yang dirasa masih memberatkan industri sektor properti.

Terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan wewenang pemerintah daerah.

Besaran BPHTB  ini masih cukup tinggi yaitu sebesar 5 persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

"Yang belum itu pemerintah daerah seperti misalnya BPHTB itu. Padahal, sejak 2016 Presiden Jokowi mengimbau untuk diturunkan jadi 2,5 persen. Tapi kebijakan itu belum terlaksana hingga hari ini," ungkap Totok.

Baca juga: PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Totok menuturkan, seharusnya pemerintah daerah juga dapat menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal pemberian insentif untuk sektor properti. Hal itu agar upaya pemulihan dapat berjalan secara maksimal.

Untuk diketahui, Pemerintah pusat telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun.

Pemerintah akan menanggung PPN properti selama enam bulan yaitu sejak Maret hingga Agustus 2021.

Mekanisme PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebanyak 100 persen diberikan untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.

Baca juga: Ini Kriteria Rumah Bebas PPN, Siap Huni dan Tak Boleh Dijual Lagi

Sementara PPN DTP yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar hanya 50 persen.

Kebijakan ini sejatinya diperuntukan khusus untuk mendorong daya beli masyarakat kalangan menengah dan kalangan menengah ke atas.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketahui Manfaat Lemon, Ringankan Pekerjaan Anda di Dapur

Ketahui Manfaat Lemon, Ringankan Pekerjaan Anda di Dapur

Tips
Erick Thohir: Apartemen Mahata Serpong Bakal Jadi Primadona Milenial

Erick Thohir: Apartemen Mahata Serpong Bakal Jadi Primadona Milenial

Apartemen
Akhir 2021 HK Infrastruktur Bakal Melantai di Bursa, Bidik Rp 2 Triliun

Akhir 2021 HK Infrastruktur Bakal Melantai di Bursa, Bidik Rp 2 Triliun

Berita
Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Berita
Rusun Rawa Buntu, Model Hunian Terintegrasi Stasiun Kereta

Rusun Rawa Buntu, Model Hunian Terintegrasi Stasiun Kereta

Apartemen
Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Berita
Siapkan Perjalanan Anda, Ada Pengalihan Lalin di Tol Sedyatmo hingga Rabu

Siapkan Perjalanan Anda, Ada Pengalihan Lalin di Tol Sedyatmo hingga Rabu

Berita
[POPULER PROPERTI] Mumpung Harga Turun, THR Sebaiknya Digunakan Buat Beli Rumah

[POPULER PROPERTI] Mumpung Harga Turun, THR Sebaiknya Digunakan Buat Beli Rumah

Berita
Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

Berita
Asosiasi Arsitek: Keikutsertaan dalam BOI Bukan Semata-mata 'Pekerjaan'

Asosiasi Arsitek: Keikutsertaan dalam BOI Bukan Semata-mata "Pekerjaan"

Berita
Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Berita
Aristoteles Hadir di Serpong, Dipatok Rp 3 Miliar Per Unit

Aristoteles Hadir di Serpong, Dipatok Rp 3 Miliar Per Unit

Perumahan
Pasca-gempa, 82 Bangunan Rusak di Sulbar Direhabilitasi

Pasca-gempa, 82 Bangunan Rusak di Sulbar Direhabilitasi

Berita
MRT Jakarta Tawarkan Sejumlah Keuntungan bagi Startup yang Mau Kerja Sama, Ini Syaratnya

MRT Jakarta Tawarkan Sejumlah Keuntungan bagi Startup yang Mau Kerja Sama, Ini Syaratnya

Berita
Hingga Maret 2021, LPJK Terbitkan 9.666 Sertifikat Kompetensi Kerja Kontruksi

Hingga Maret 2021, LPJK Terbitkan 9.666 Sertifikat Kompetensi Kerja Kontruksi

Konstruksi
komentar
Close Ads X