Kompas.com - 01/03/2021, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 5 triliun untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah atau properti.

Khusus untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar, Pemerintah menanggung seluruh atau 100 persen PPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan hal itu dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021).

"Dukungan dunia usaha ditingkatkan untuk jump-start ekonomi dan menjaga keberlangsungan sektor strategis," kata Sri Mulyani.

Sri menjelaskan, dukungan PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan untuk menstimulasi konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, terutama bagi kelas menengah.

Baca juga: Ini Kriterian Rumah Bebas PPN

"Dukungan ini juga diarahkan untuk menstimulasi permintaan masyarakat yang tertahan selama pandemi, khususnya kelas menengah," ujarnya.

Adapun insentif relaksasi PPN Perumahan diberikan untuk rumah tapak dan rumah susun selama enam bulan untuk masa pajak Maret hingga Agustus 2021.

Selain menanggung PPN 100 persen yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, Pemerintah juga memberikan insentif untuk rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar.

PPN DTP yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual sebesar itu hanya 50 persen.

PPN DTP ini termasuk dalam salah satu kategori insentif usaha yang diberikan pemerintah dengan total senilai Rp 58,46 triliun.

Baca juga: Rumah Bebas PPN Berlaku Selama Periode Maret-Agustus 2021

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.