Kompas.com - 01/03/2021, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan agenda global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald mengatakan hal itu dalam acara PPTR Expo, Senin (1/3/2021).

"Ini juga sesuai dengan agenda global yaitu SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Andi.

Andi menjelaskan, keadilan restoratif menitikberatkan pada sanksi administratif dan merupakan instrumen pemulihan fungsi ruang.

Menurut dia, keadilan restoratif menjadi menarik karena memenuhi rasa keadilan, proses cepat, mengedepankan kepentingan umum, serta bersifat proporsional.

Baca juga: Bikin Banjir Underpass Kalimalang, Pengembang Grand Kota Bintang Kena Sanksi Restoratif

"Jadi, menurut saya pendekatan paradigma baru ini penting, bagaimana kita melakukan penindakan berkeadilan dan objektif," ucap Andi.

Beberapa waktu lalu, salah satu contoh kasus yang diberikan sanksi administratif berupa keadilan restoratif adalah pengembang Grand Kota Bintang yaitu PT Kota Bintang Rayatri.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, pengembang membangun ruang komersial tidak sesuai standarnya.

Hal ini menyebabkan banjir di underpass Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) segmen Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, karena penyempitan Sungai Cakung.

Oleh karena itu, dia meminta agar pengembang mengembalikan fungsi Sungai Cakung sebagai badan air untuk mencegah terjadinya banjir berulang. 

Adapun, perubahan alur sungai di kawasan Grand Kota Bintang Bekasi tidak memiliki izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi pemanfaatan ruang komersil dan penambahan unit perumahan.

Dengan demikian, pengembang harus mengembalikan fungsi sungai dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung semula 6 meter menjadi 12 meter.

Selain itu, pengembang diwajibkan membangun sempadan sungai selebar 5 meter yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.