Terapkan Transaksi Tol MLFF, Roatex Hongaria Ajak Jasa Marga dan Telkom

Kompas.com - 29/01/2021, 13:19 WIB
Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer ini beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (8/3/2019). Jalan bebas hambatan ini merupakan Jalan Tol terpanjang kedua yang beroperasi di Indonesia hingga 2020.
Hutama KaryaJalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer ini beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (8/3/2019). Jalan bebas hambatan ini merupakan Jalan Tol terpanjang kedua yang beroperasi di Indonesia hingga 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi sistem transaksi tol non-tunai nir-sentuh berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dimulai awal 2022.

Hal ini menyusul ditetapkannya Roatex Ltd Zrt, perusahaan yang berbasis di Hongaria, sebagai pemenang tender Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk sistem transaksi ini.

Chief Representative Roatex Ltd Zrt Musfihin Dahlan, dalam pelaksanaan penerapan sistem transaksi ini Roatex akan menggandeng dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Alasan dipilihnya dua BUMN tersebut, menurut Musfihin, adalah pengalaman panjang di bidangnya masing-masing, terkait konstruksi dan pengelolaan tol, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Baca juga: Roatex Hongaria Keluar sebagai Pemenang Tender Transaksi Tol Berbasis MLFF

"Jasa Marga merupakan badan usaha jalan tol (BUJT) pemegang konsesi jalan tol terpanjang di Indonesia dan punya pengalaman mengoperasikan jalan tol lebih dari empat dekade. Sementara Telkom memiliki jaringan luas di wilayah operasi kita," urai Musfihin menjawab Kompas.com, Jumat (29/01/2021).

Musfihin mengatakan, Roatex bersama Jasa Marga dan Telkom telah melakukan pembicaraan awal mengenai penerapan sistem transaksi tol berbasis MLFF ini.

Termasuk usulan skema kerja sama yang akan ditempuh. Namun demikian, skema kerja sama serta model bisnis yang akan disepakati masih belum bisa disampaikan ke publik.

Hal ini karena masih harus dikonsultasikan dulu dengan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Hasil pembicaraan dan pembahasan mengenai hal itu akan disampaikan setelah kami menyelesaikan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementrian PUPR," imbuh Musfihin.

Dalam proses menuju signing PKS tersebut bisa saja terjadi banyak perubahan dalam materi kontrak kerja. 

Baca juga: Indonesia di Antara Penerapan MLFF Berbasis Satelit dan Pasar Asia Pasifik

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X