[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Kompas.com - 26/01/2021, 10:04 WIB
Perwakilan warga memegang sertifikat saat penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara virtual,  di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk rakyat se-Indonesia, untuk di Sulawesi Tenggara sebanyak 26.542 lembar sertfikat yang tersebar di 17 kabupaten/kota. ANTARA FOTO/JOJONPerwakilan warga memegang sertifikat saat penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara virtual, di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). Presiden RI Joko Widodo secara virtual menyerahkan sertifikat tanah gratis untuk rakyat se-Indonesia, untuk di Sulawesi Tenggara sebanyak 26.542 lembar sertfikat yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memulai penggunaan sertifikat elektronik pada tahun 2021.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

"Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik," ucap Kepala Biro hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati dalam siaran pers, Senin (25/1/2021).

Melalui peraturan tersebut, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com edisi Selasa (26/1/2021).

Lantas, dimana data sertifikat ini akan tersimpan?

Temukan jawabannya di sini Era Baru, Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Hutomo Mandala Putra ( Tommy Soeharto) menggugat Pemerintah Republik Indonesia pada 6 Januari 2021 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum soal penggusuran aset tanah dan bangunan untuk pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari).

Melalui kuasa hukum Victor Simanjuntak, Tommy mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL.

Atas gugatan ini, Juru Bicara sekaligus Staf Khusus Menteri ATR/BPN Taufiqulhadi menganggap, langkah hukum yang dilakukan oleh Tommy adalah wajar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X