Terkait Rumah Rakyat, Pemerintah Terbuka Terima Masukan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah sangat terbuka menerima masukan dari berbagai pihak untuk menggerakkan kembali industri properti di Indonesia.

Menurutnya, industri properti selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah karena kontribusinya yang besar dan dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah terbuka menerima masukan dari berbagai pihak guna menyediakan perumahan yang layak dan nyaman bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik untuk sektor formal maupun sektor informal," kata Ma'ruf dalam diskusi bertajuk 'Mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor perumahan' di Jakarta, Senin (27/12/2020).

Baca juga: Target Meleset, Program Sejuta Rumah Baru Mencapai 856.758 Unit

Ma'ruf menjelaskan, properti merupakan salah satu industri yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Terutama pada Kuartal III, saat perekonomian domestik tengah mengalami kontraksi mencapai minus 3,49 persen (year on year).

"Perumahan termasuk salah satu sektor yang mampu tumbuh positif berdasarkan data yang diumumkan BPS bulan Desember 2020," ucap Ma'ruf.

Properti atau perumahan termasuk dalam tujuh industri yang masih tumbuh positif secara tahunan, meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Keenam sektor lainnya adalah informasi dan komunikasi, pertanian, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan sektor pengadaan air.

"Sektor real estate berada di urutan ketujuh sebesar 1,98 persen. Tentunya hal ini menjadi berita yang cukup menggembirakan," katanya.

Pemerintah menyadari, masih banyak hal yang perlu dibenahi di sektor properti atau perumahan terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dia mengaku, bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri, telah dan terus membahas berbagai alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan sektor properti.

"Kami beberapa waktu yang lalu membahas berbagai alternatif kebijakan guna meningkatkan keefektifan kebijakan perumahan dalam membangkitkan sektor properti di Indonesia," pungkasnya.