Rabu Ini, Jokowi Resmikan "Groundbreaking" IKN Tahap Ketiga

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meresmikan Jembatan Otista, Bogor, pada Selasa (19/12/2023).

"Besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah," kata Jokowi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden (Setpres).

"Kalau ada yang antre, ada lagi sudah banyak, ya kita groundbreaking untuk memberikan semangat kepada yang lain, untuk segera memulai," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw mengungkapkan, groundbreaking tahap ketiga akan dilaksanakan sekitar tanggal 20-21 Desember 2023, apabila tidak ada perubahan rencana.

"Groundbreaking tahap ketiga pada 20 dan 21 Desember (2023), kalau tidak ada aral melintang," ujar Troy dalam media briefing dalam jaringan (daring), Jumat (15/12/2023), dikutip dari Antara.

Namun demikian, keputusan pelaksanaan groundbreaking tahap ketiga IKN masih menunggu jadwal kerja Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan, ada tiga kategori infrastruktur garapan investor swasta yang dibangun pada groundbreaking tahap ketiga ini dengan total nilai investasi adalah sekitar Rp 10 triliun.

Pertama adalah kategori area hijau sesuai dengan tujuan pembangunan IKN sebagai green forest city.

Investor area hijau tersebut, yaitu Yayasan Arsari Djojohadikusumo (Pulau Suaka Orang Utan), Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement Sabuk Hijau Nusantara (Crowdsourcing untuk Reforestasi).

Kedua adalah groundbreaking kawasan untuk bekerja, tinggal dan bermain, meliputi Jambuluwuk Hotel and Resorts, Indogrosir, The Pakubuwono Development, Balikpapan Super Block, BSH Group, dan Grand Lucky.

"Contohnya ada Indogrosir dan Grand Lucky, mereka bagian dari konsorsium yang membangun Hotel Nusantara. Jadi di dekat hotel tersebut akan ada penyediaan kebutuhan melalui supermarket dan juga toko grosir," tutur Agung dalam media briefing secara daring, Senin (20/11/2023).

Kemudian, kategori yang terakhir adalah kantor lembaga negara, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.