Kurangi Emisi Karbon, Ini Proyek Infrastruktur Hijau yang Dibangun Kementerian PUPR

Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur hijau demi mencapai Net Zero Emission (NZE).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Arvi Argyantoro dalam Webinar bertajuk Peran Kementerian PUPR dalam Mendorong Pembiayaan Hijau untuk Energi Bersih, Kamis (06/10/2022).

Khusus sektor sumber daya air, Kementerian PUPR mencoba mengembangkan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Meliputi Pembangkit listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

"Kita punya potensi bendungan yang kita miliki untuk pembangkit listrik," ujar Arvi dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Proyek infrastruktur hijau lain dari Kementerian PUPR adalah pembangkit listrik tenaga surya yang diletakkan pada atap perumahan.

Proyek itu sudah dilaksanakan atau piloting pada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk perumahan subsidi di Sumatera Selatan.

"Kita sudah bangun rooftop panel surya di atas rumah untuk listrik rumah itu," tandasnya.

Kementerian PUPR juga memiliki program pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah.

Proyek tersebut sedang diinisiasi melalui pendampingan Kementerian PUPR di beberapa tempat.

Seperti beberapa daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tangerang.

Salah satunya pada pembangkit listrik mikro hidro di Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.

"Proyek ini diinisiasi oleh pihak swasta dalam hal ini Brantas Energi. Jadi sebenarnya kita membuka kesempatan badan usaha apabila memang melihat potensi bendungan yang kita miliki," terangnya.

"Jika memang bisa berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air, kami persilahkan bisa sampaikan surat atau usulan menjadi pemrakarsa," tukas Arvi.

Direktur Keuangan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Sylvi J. Gani menambahkan, pihak swasta memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

"Adapun limit kapasitas fiskal APBN terbatas, sehingga keterlibatan swasta sangat diharapkan untuk bisa mengisi kekosongan dari kebutuhan pembiayaan tersebut," kata Sylvi.

PT SMI memiliki platform bernama SDGS Indonesia One yang bertujuan untuk mengundang para pihak yang tertarik kepada pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, banyak investor swasta yang berminat bekerja sama dengan PT SMI untuk berinvestasi membangun proyek-proyek yang berhubungan dengan perubahan iklim maupun energi bersih.