Sekitar 12.000 Penerima Sertifikat Tanah PTSL di Sumut Diduga Fiktif, Ini Jawaban BPN

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (02/06/2022).

Dia mendapat informasi bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan kunjungan hampir ke seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Sumut.

"Untuk audit implementasi atas program PTSL. BPKP menerima laporan (permasalahan) yang masuk," ujar Junimart dikutip dari siaran Youtube Komisi II DPR RI.

Contohnya di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, ada kurang lebih 12.000 sertifikat tanah diterima oleh orang yang tidak berhak alias fiktif.

"Itu fiktif dan orang-orangnya ada," tandasnya.

Sampai saat ini masyarakat yang betul-betul mendaftar yakni kurang lebih 12.000 orang tidak pernah menerima sertifikat tanah.

"Mereka sudah bolak-balik ke (Kantah) Deli Serdang dan Kota Medan, tapi tidak ada jawaban yang jelas," imbuhnya.

Untuk itu, Junimart meminta Kementerian ATR/BPN mencermati adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan PTSL di Sumut.

"Pak Menteri ATR/Kepala BPN perlu mencermati ini. Karena kita perlu waspada bahwa oknum-oknum di bawah itu melakukan penyimpangan tanpa sepengetahuan pejabat terkait PTSL." pungkasnya.

Tanggapan Kementerian ATR/BPN

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal menepis adanya penerima sertifikat tanah PTSL yang fiktif di Sumut.

Menurut dia, terdapat perbedaan bahasa yang disampaikan Komisi II DPR RI dengan data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN.

"Untuk data 12.000 sertifikat tanah itu memang belum dibagikan kepada masyarakat karena beberapa hal," ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Jumat (03/06/2022).

Provinsi Sumut untuk PTSL tahun 2017-2021 mendapat target sebanyak 401.120. Sementara yang sudah diserahkan ke masyarakat sebanyak 366.466 sertifikat.

"Ada yang belum diserahkan sebanyak 12.985 sertifkat. Nah inilah yang kemarin kita beda bahasa (dengan Komisi II DPR RI)," kata Sunraizal.

Rinciannya, Kabupaten Deli Serdang 7.937 sertifikat, di Kabupaten Serdang Bedagai 3.442, di Kabupaten Humbang Hasundutan 1.291, Kabupaten Asahan 265, serta Kabupaten Nias 50.

Sunraizal menjelaskan, terdapat beberapa alasan belum diserahkannya sertifikat tanah PTSL ke masyarakat.

Mulai dari sebagian data alas hak yang menjadi sumber penerbitan sertifikat belum diserahkan oleh pemohon.

Kemudian pemiliknya berada di luar Kota Medan atau Kabupaten Deli Serdang, ada yang sertifikatnya sudah jadi dan tinggal membagikan tetapi pemiliknya tidak ada.

"Atau pemohon keberatan membayar BPHTB, keberatan mengikuti PTSL, dan ada juga beberapa yang dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan hutan," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya akan melihat lagi permasalahan yang ada di Provinsi Sumut. Kalaupun ada penerima yang fiktif tentu akan dikembalikan ke kas negara.

"Kalau ini disengaja, kami akan melakukan investagasi dan kami kenakan hukuman disiplin kepada pihak internal BPN yang bersangkutan. Namun jika penyebabnya dari pihak luar, kami tidak bisa beri sanksi," tukas Sunraizal.