500 Rumah Tidak Layak Huni di Pulau Dewata Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Rinciannya, sebesar Rp 17,5 juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Dengan demikian, total keseluruhan bantuan bedah rumah di Provinsi Bali yang disalurkan Kemenetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, BSPS merupakan salah satu program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Karena, tempat tinggalnya yang sebelumnya tidak layak, lalu dibedah menjadi layak huni," ucap Khalawi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Khalawi mengatakan, rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi selain sandang dan papan, terutama masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Sebab, kata Khalawi, sebagian besar masyarakat banyak melakukan aktivitasnya di rumah masing-masing.

Jadi, hunian layak dan nyaman sangat dibutuhkan agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat bisa membangun rumah secara berkelompok dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Sementara itu, Kepala Satuan Penyediaan perumahan Provinsi Bali Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I I Wayan Suardana menerangkan, program BSPS di Provinsi Bali tersebar di tujuh kabupaten. 

Ketujuh kabupaten ini adalah Kabupaten Buleleng (Desa Busung Biu 70 unit), Kabupaten Jembrana (Desa Air Kuning 32 unit dan Desa Batu Agung 38 unit), dan Kabupaten Tabanan (Desa Gubug 26 unit, Desa Tajen 24 unit dan Desa Senganan 20 unit).

Kemudian, Kabupaten Bangli (Desa Bunutin 70 unit) dan Kabupaten Gianyar (Desa Batu Bulan 45 unit dan Desa Ketewel 30 unit).

Sementara itu di Kabupaten Klungkung yaitu di Desa Semarapura Kauh 30 unit dan Desa Semarapura Kangin 40 unit dan Kabupaten Karangasem tepatnya berada di Desa Datah 70 unit).