Kata Pengembang, Ini Urgensi Pembentukan Kementerian Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor perumahan Indonesia dihadapkan dengan backlog yang hampir menyentuh angka 13 juta.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, setiap tahun ada penambahan angka backlog minimal 500.000 unit dengan pertambahan penduduk berkisar 1,2 persen.

Sementara target capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 berkurang menjadi 166.000 unit.

"Setiap warga negara berhak mendapat hunian yang layak. Sementara budget rumah rakyat setiap tahun makin berkurang," jelas Bambang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini lebih condong untuk membangun infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur yang sangat masif kami apresiasi, tetapi malah perumahan rakyat tetap menjadi pekerjaan rumah besar," lanjut Bambang.

Baca juga: Realisasi KPR Menurun meski Masih Jadi Pilihan Utama Saat Beli Rumah

Oleh karena itu, baik REI maupun asosiasi pengembang perumahan lainnya mengusulkan agar permasalahan perumahan ditangani di level kementerian, tidak hanya setingkat direktorat jenderal (ditjen).

Jelas Bambang, Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri tidak hanya mengurus pembangunan perumahan dan properti, tetapi juga mengintegrasikannya dengan perkotaan agar tertangani secara menyeluruh dan baik.

"Bayangkan, tidak semua developer membangun kawasan kota mandiri, umumnya parsial-parsial. Ini menimbulkan masalah seperti transportasi, kemacetan, kebutuhan fasilitas pendukung (sekolah hingga rumah sakit)," kata Bambang.

Selain itu, pembangunan perumahan juga merupakan pekerjaan lintas sektoral karena mencakup soal perencanaan, perizinan, sertifikasi, pemasaran, pembangunan, sampai dengan pendaaan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Karena itu kami yakin, jika nanti Kementrian Perumahan dan Perkotaan benar dibentuk, kami yakin masalah perumahan bisa segera terselesaikan," tutur Bambang.