Jokowi Minta Masukan Soal Pra-desain Istana Negara, Ini Suara Para Arsitek Profesional

Jokowi menyebut desain istana negara yang akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, ini masih merupakan pra-desain.

Oleh karena itu, dibutuhkan masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan pra-desain istana negara ini agar menjadi kebanggaan sekaligus mencerminkan kemajuan bangsa.

Berdasarkan masukan dari masyarakat, Jokowi akan mengundang kembali para arsitek dan para ahli lainnya.

Hal ini bertujuan untuk memperkaya pra-desain menjadi dasar desain istana negara di IKN baru.

Pra-desain kali ini lebih halus dan menyamarkan burung Garuda, terutama pada bagian kepala dan sayap, menjadi "metafora" yang diupayakan lebih kontekstual dengan bangunan-bangunan sekitarnya.

Namun demikian, meski sudah mengalami revisi, tetap saja mengundang kritik tajam dari para arsitek profesional.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga berpraktik pada perusahaan arsitektur Urbane Indonesia Achmad Tardiyana meminta Jokowi untuk memperhatikan surat masukan dari lima asosiasi profesional yang sangat berwenang dalam merencanakan dan merancang lingkungan binaan.

Menurut Achmad, mekanisme yang dilakukan saat ini tidak mencerminkan demokratisasi proses perancangan yang selayaknya diberikan kepada para ahli di seluruh Indonesia untuk ikut terlibat dalam merancang istana negara.

Bahkan, Achmad mempertanyakan pelaksanaan seleksi dan sayembara desain istana negara yang dilakukan secara terbatas.

"Begitu banyak para ahli di negeri ini, mengapa hanya orang-orang tertentu yang diundang," kata Achmad yang menyampaikan masukannya pada akun resmi Instagram Jokowi yang dikutip Kompas.com.

Dari seleksi terbatas yang hanya diikuti oleh orang-orang tertentu itu, ternyata menghasilkan karya yang dinilai Achmad sangat mengecewakan sebagai sebuah istana yang seharusnya merupakan pencapaian olah seni, sains, dan teknologi.

"Semoga dengan dilakukannya sayembara terbuka, bisa diperoleh rancangan istana negara terbaik," cetus Achmad.

Menurut Reza, yang harus menjadi concern Jokowi adalah bukan "memperkaya pra-desain", melainkan merombak kerangka acuan kerja (KAK) atau Term of References (TOR)-nya saat dilakukan sayembara terbatas.

"Sayembara umum saja, TOR-nya disiapkan dengan baik dan jadwal yang tepat. Jika hal ini diabaikan, kritik masyarakat akan semakin melebar. Mulai dari filosofi sebuah istana negara, dan lain-lain," tutur Reza.

Seharusnya, imbuh dia, penyelenggara desain, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencananan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kemampuan untuk menyiapkan segala sesuatunya.

"Mereka harus memperhatikan proses desain, regulasinya (UU Arsitek), simbolisme, monumentalisme, fasisme atau bukan, dan lain-lain, seperti rujak, pedas, tapi enak," sambung Reza.

Tidak taat proses 

Sebelumnya, desain awal istana negara berbentuk burung garuda karya Nyoman Nuarta heboh diperbincangkan publik seturut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunggahnya dalam akun IGTV pada Maret 2021.

Kontan, rancangan ini menuai reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Banyak yang menilai desain ini tidak kontekstual dan ketinggalan zaman. 

Tak kurang dari lima asosiasi profesional, yakni Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Landskap Indonesia (IALI), Ikatan Ahli Perancangan Wilayah dan Kota (IAP), dan Green Building Council Indonesia (GBCI), menyampaikan kritik tajam.

"Sangat tidak mencerminkan kemajuan peradaban bangsa, terutama di era digital, dan era bangunan emisi rendah dan pasca-Covid-19 (new normal)," kata Rana dalam pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Ikatan Ahli Perencanaan Kota (IAP) Bernardus Djonoputro menganggap rancangan istana negara karya pematung asal Bali tersebut sebagai sinkretisme langgam modern dan zaman Kerajaan Hayam Wuruk.

Lepas dari itu, Bernie menilai bahwa terpilihnya rancangan burung garuda, meski disebut Jokowi masih dalam tahap pra-desain, telah menyalahi proses yang seharusnya ditaati para pihak yang terlibat.

Termasuk PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR. Padahal, sebagai penyelenggara, pemerintah harus taat proses. Ada sejumlah aturan yang harus dijalankan yang justru malah "dilongkap-longkap".

Proses yang tidak dijalankan itu termasuk pembentukan payung hukum. Hingga saat ini, Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) belum terbentuk. 

"Karena UU IKN belum ada, pijakan masterplan-nya apa? Di aturan tata ruang kita, tidak ada masterplan," tutur Bernie.

Proses lainnya yang diabaikan adalah pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang belum direvisi untuk mengadopsi IKN. 

Senyampang RTRW Pulau Kalimantan, RTRW Kalimantan Timur, RTRW Kutai Kertanegara, RTRW Penajam Passer Utara, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN, dan RDTR Kawan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Semua itu belum dibuat," sebut Bernie.

Tiba-tiba, bagai petir di siang bolong, sayembara gagasan desain kawasan IKN digelar. Padahal masterplan dan lokasi IKN belum final alias masih diraba-raba.

Dengan demikian, "Nagara Rimba Nusa" yang memenangi sayembara gagasan desain kawasan IKN tidak ada dalam tata ruang manapun. Apalagi jika bicara sang burung garuda.

Jelas, kata Bernie, ini adalah pengabaian terhadap regulasi sebelumnya yang sudah ada bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, harus mengacu pada RTRWN.

"Itulah aturannya. Kami, asosiasi profesi yang melaksanakannya, patuh, dan jadi mitra pemerintah untuk menegakkan dan menguatkan proses guna menghasilkan karya yang berkualitas," urai Bernie.

Lepas dari itu, Bernie masih memafhumi, ketika desain bangunan-bangunan IKN sudah dibuat selama tampilan visualnya cantik-cantik.

Namun, secara teknis, dia tidak yakin dengan bangunan-bangunan kosmetis itu, karena tidak jelas akan ditempatkan di titik koordinat mana, bagaimana struktur tanahnya, airnya, dan lain sebagainya.

"Di situlah gunanya profesi. Profesi perencana kota, profesi arsitek, profesi landscaper, menjadi ujung tombak kualitas rancangan," cetus Bernie.

Seleksi terbatas dan tertutup

Berbeda dengan sayembara gagasan desain kawasan IKN yang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan seremoni gegap gempita, seleksi desain bangunan di IKN, termasuk istana negara justru digelar secara terbatas dan tertutup.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, sejumlah arsitek profesional dan para ahli diundang dalam seleksi terbatas tersebut.

Termasuk Nyoman Nuarta, Yori Antar Awal (IAI), Gregorius Supie Yolodi (IAI), dan Isandra Matin (IAI), Sibarani Sofian (MUDO).

Sementara nama lainnya adalah Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, Ketua Bidang Penataan Kawasan Joessair Lubis, Pierre Natigor Pohan, Grace Christiani, Dian Ratih N Yunianti, M Iqbal Tawakal, dan Achmad Reinaldi Nugroho.

Adapun alasan melibatkan Nyoman Nuarta dalam sayembara perancangan bangunan istana negara karena memiliki rekam jejak dalam proyek ikonik, seperti Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali.

Meski berlatar seorang pematung, Nyoman Nuarta diyakini memiliki jiwa arsitek.

"Ya beliau (Nyoman) itu memang pematung, tapi dia punya jiwa arsitek. Lihat patung Garuda Wisnu Kencana, patung tapi ada juga hotelnya dan bagus juga kan," tambah Diana.

Dalam pertemuan seleksi tersebut, pemerintah mengungkapkan rencana sayembara terbatas dengan mengundang arsitek atau ahli untuk membahas konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di IKN.

Termasuk istana presiden, istana wakil presiden, kompleks DPR/MPR/DPD, Mahkamah Agung, kementerian/lembaga, masjid, gereja Katolik dan Protestan, pura, wihara, dan kelenteng.

Seluruhnya terdapat 12 konsep gedung yang disayembarakan dalam waktu 12 hari.

Terkait hal ini, Anggota GBCI Prasetyoadi memberikan tanggapan, bahwa seleksi yang dilakukan secara tertutup, apalagi menyangkut rancangan istana negara, telah menyalahi kaidah arsitektur yang benar.

"Saya tidak mempermasalahkan siapa yang diundang, ditunjuk untuk lelang terbatas (sesuai aturan yang dibuat pemerintah), sebaiknya pemerintah juga taat aturan yang dibuat sendiri," ujar Tiyok.

Dia melanjutkan, sayembara atau lelang arsitektur terbatas untuk menghasilkan ide atau gagasan sah-sah saja selama mengacu pada ketentuan sesuai dengan Norma Standar Persyaratan dan Kriteria (NPSK).