Bagaimana jika Terlanjur Membeli Tanah Sengketa?

Proses mediasi dilaksanakan oleh dan atas inisiatif: Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.

Bila dalam Mediasi tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian.

Sedangkan Pelaksanaan hasil Mediasi terkait dengan administrasi pertanahan diajukan permohonan kepada Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan melampirkan putusan perdamaian, akta perdamaian dan data/dokumen mengenai tanah objek Kasus.

Dalam hal Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan dan/atau gagal, maka Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya mengambil keputusan Penyelesaian Kasus.

Menurut Pasal 26 Permen ATR/Kep BPN perdamaian tidak dapat dilakukan apabila:

1. menyangkut Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Barang Milik Badan Usaha Milik Negara atau Barang Milik Badan Usaha Milik Daerah;
2. tidak disetujui oleh seluruh pihak yang berperkara;
3. tidak disetujui oleh pemegang hak atas tanah objek Perkara yang tidak berkedudukan sebagai pihak dalam Perkara;
4. terdapat masalah atau Perkara lain berkenaan dengan subjek dan/atau objek yang sama; atau
5. tidak mendapat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek gugatan sesuai kewenangan. (Iit Rahmatin S.H., M.H)

Anda punya pertanyaan terkait permasalah hukum? Ajukan pertanyaan Anda di laman ini: Form Konsultasi Hukum