PM Jepang: Ukraina Berisiko Terpuruk Tanpa Dukungan AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa dukungan Amerika Serikat (AS) sangat penting bagi kelangsungan hidup Ukraina.

Sebab, Ukraina yang sedang berperang melawan Rusia, berisiko terpuruk tanpa dukungan dari negara sekutunya AS.

Jika hal itu terjadi, maka sebuah bencana dapat membuat China semakin berani dan memicu krisis baru di Asia Timur.

Baca juga: Tentara Ukraina yang Diamputasi Kini Kembali ke Garis Depan Lawan Rusia

Hal itu diutarakan PM Jepang kepada anggota parlemen AS pada Kamis (11/4/2024). Kishida juga mendesak mereka untuk mengatasi keraguan mengenai peran Jepang di dunia.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan peningkatan militer bersejarah untuk mendukung sekutunya.

Sebagaimana diberitakan Reuters pada Jumat (12/4/2024), permintaan bantuan Presiden AS Joe Biden sebesar $60 miliar untuk Ukraina, yang disetujui Senat pimpinan Partai Demokrat dengan dukungan 70 persen pada Februari, terhenti di DPR yang dikuasai Partai Republik karena Ketua DPR Mike Johnson menolak mengizinkan pemungutan suara.

"Saya ingin menyampaikan pesan kepada warga Amerika yang merasakan kesepian dan kelelahan menjadi negara yang menjunjung tinggi tatanan internasional," kata Kishida.

"Tanpa dukungan AS, berapa lama lagi harapan Ukraina akan runtuh di bawah serangan gencar Moskwa? Tanpa kehadiran Amerika, berapa lama lagi Indo-Pasifik akan menghadapi kenyataan yang lebih keras lagi?" tanya Kishida.

Diketahui, pidato pada pertemuan gabungan Senat dan DPR merupakan suatu kehormatan yang biasanya hanya diberikan kepada sekutu terdekat AS.

Baca juga: Swiss Akan Jadi Tuan Rumah KTT Perdamaian Perang Rusia-Ukraina pada Juni 2024

Biasanya tidak lebih dari sekali atau dua kali setahun. Terakhir dilakukan oleh Presiden Israel Isaac Herzog pada 19 Juli 2023.

Kishida merupakan perdana menteri Jepang kedua yang berpidato di pertemuan gabungan, setelah Shinzo Abe pada 29 April 2015.

Ucapannya beberapa kali disambut dengan tepuk tangan meriah, terutama saat ia menceritakan tahun-tahun masa kecilnya yang dihabiskan di New York dan hubungan dekat Jepang-AS.

Ia juga mengatakan dunia berada pada titik balik bersejarah, dimana kebebasan dan demokrasi terancam.

Tetapi negara-negara berkembang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan perubahan iklim serta kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kishida juga memperingatkan tentang program nuklir Korea Utara dan ekspor rudal yang mendukung perang Rusia di Ukraina. Namun tantangan terbesar yang dihadapi dunia datang dari China.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-776 Serangan Rusia ke Ukraina: AS Peringatkan China | Zelensky Periksa Sekitar Kharkiv

"Sikap eksternal dan tindakan militer China saat ini menghadirkan tantangan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terbesar, tidak hanya bagi perdamaian dan keamanan Jepang tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas komunitas internasional pada umumnya," terang Kishida.

"Ukraina saat ini mungkin menjadi Asia Timur di masa depan," imbuh dia.

Selain itu, Jepang juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai aktivitas militer China di dekat pulau-pulaunya dan negara tetangga Taiwan.

Taiwan, yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya, telah meningkatkan tingkat kewaspadaannya sejak Rusia menginvasi Ukraina.

Khawatir akan kemungkinan Beijing melakukan tindakan serupa di pulau tersebut, meskipun negara tersebut melaporkan tidak ada tanda-tanda hal ini akan terjadi.

Untuk menekankan pentingnya Taiwan, Perwakilan Partai Republik Michael McCaul, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, mengundang Perwakilan Taiwan ke Amerika Serikat, Alexander Yui, sebagai tamunya untuk pidato Kishida.

Konstitusi Jepang yang bersifat pasifis, yang diadopsi setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II, melarang Jepang melancarkan perang atau mempertahankan sarana untuk berperang.

Baca juga: Lituania Bakal Pasok 3.000 Drone Tempur ke Ukraina

Namun pemerintahan berturut-turut telah mengabaikan pembatasan tersebut, dan rencana yang diumumkan pada akhir 2022 untuk memperkuat militer secara signifikan akan segera membuat Jepang menjadi negara dengan pembelanja militer terbesar ketiga di dunia.