Pemilih di Banyak Negara Dilaporkan Skeptis terhadap Demokrasi dan Pemilu

STOCKHOLM, KOMPAS.com - Para pemilih di banyak negara mengalami krisis kepercayaan terhadap demokrasi dan institusinya.

Ini hasil sebuah survei yang dilakukan pengawas pemerintahan.

Survei menunjukkan gambaran suram pada tahun di mana lebih dari separuh populasi dunia menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: Perdana, Indonesia Gandeng Nepal dan Bangladesh Gelar Forum Demokrasi Inklusif 

Ketika Amerika Serikat, Inda, Inggris , dan Uni Eropa akan melakukan pemilu pada tahun 2024, laporan yang diterbitkan oleh Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Elektoral (IDEA) memberikan gambaran suram mengenai persepsi kesehatan di banyak negara demokrasi.

Hasilnya, seperti dikutip dari Reuters, menunjukkan bahwa pemilih di 11 dari 19 negara yang disurvei, termasuk Amerika Serikat dan India, kurang dari separuh masyarakatnya percaya bahwa pemilu baru-baru ini berlangsung bebas dan adil.

Hanya pemilih di Denmark yang percaya bahwa pengadilan selalu atau sering memberikan akses terhadap keadilan, sementara di 8 dari 19 negara, lebih banyak orang yang berpandangan positif terhadap pemimpin kuat yang tidak perlu repot dengan parlemen atau pemilu dibandingkan yang berpandangan tidak mendukung.

“Negara-negara demokrasi harus menanggapi skeptisisme masyarakat, baik dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan maupun dengan memerangi budaya disinformasi yang semakin berkembang yang telah mendorong tuduhan palsu terhadap pemilu yang kredibel,” kata Sekretaris Jenderal International IDEA Kevin Casas-Zamora.

Pemilihan presiden AS tahun ini kemungkinan besar akan mempertemukan petahana dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang akan kembali berhadapan dengan mantan presiden Donald Trump, yang mengeklaim adanya penipuan pemilih yang meluas ketika ia kehilangan kursi kepresidenan pada tahun 2020.

Survei tersebut menunjukkan bahwa hanya 47 persen responden di AS menyatakan keyakinannya bahwa negara tersebut memiliki proses pemilu yang kredibel.

Pemilihan parlemen Eropa yang berlangsung pada bulan Juni dapat memberikan keuntungan besar bagi kelompok sayap kanan.

Hal ini berdampak pada kebijakan mulai dari dukungan terhadap Ukraina dalam perang melawan invasi besar-besaran Rusia hingga langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim.

Baca juga: Nasib Demokrasi Hong Kong Semakin Terancam

Pada bulan Februari, parlemen mengecam apa yang mereka sebut sebagai upaya Rusia untuk melemahkan demokrasi Eropa.

Survei tersebut, yang dilakukan antara Juli 2023 dan Januari 2024, menyurvei sekitar 1.500 orang di 19 negara.

Baca juga: Demokrasi di Hampir Separuh Negara di Dunia Alami Penurunan, Apa yang Terjadi?

Ini termasuk Brazil, Chile, Kolombia, Gambia, Irak, Italia, Lebanon, Lithuania, Pakistan, Romania, Senegal, Sierra Leone, Korea Selatan dan Tanzania.