Kronologi Haiti Berlakukan Status Darurat Usai Geng Bersenjata Bobol Penjara Utama

PORT-AU-PRINCE, KOMPAS.com - Pemerintah Haiti pada Minggu (3/3/2024) memberlakukan keadaan darurat dan jam malam sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas negara tersebut.

Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah geng bersenjata membobol penjara utama di ibu kota Port-au-Prince yang menyebabkan ribuan narapidana melarikan diri.

Jam malam akan diberlakukan Pemerintah mulai pukul 18.00 hingga 05.00 di wilayah Ouest, yang mencakup ibu kota, hingga Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Haiti Umumkan Keadaan Darurat Usai Kerusuhan Besar di Ibu Kota

Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Haiti menambahkan, bahwa jam malam dan keadaan darurat tersebut dapat diperpanjang. 

Kronologi kerusuhan Haiti

Kerusuhan Haiti bermula ketika anggota geng menyerang Lembaga Pemasyarakatan Nasional di Port-au-Prince pada Sabtu (2/3/2023) malam hingga Minggu (3/3/2024).

Insiden itu menewaskan sekitar selusin orang.

Serangan itu terjadi sebagai bagian dari rentetan kekerasan ekstrem baru di ibu kota Haiti, di mana geng-geng bersenjata lengkap yang menguasai sebagian besar kota telah menimbulkan kekacauan sejak Kamis (29/2/2024).

Geng-geng tersebut mengatakan, mereka ingin menggulingkan Perdana Menteri Ariel Henry, yang telah memimpin negara Karibia yang dilanda krisis sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021.

Baca juga: Pemimpin Geng Haiti Bersumpah Lawan dan Gulingkan Perdana Menteri

Hanya sekitar 100 dari sekitar 3.800 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nasional Hairu yang masih berada di dalam fasilitas tersebut pada hari Minggu setelah geng melakukan pembobolan.

"Kami menghitung banyak mayat narapidana," kata Pierre Esperance dari Jaringan Nasional untuk Pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dikutip dari AFP. 

Seorang reporter AFP yang mengunjungi penjara tersebut pada Minggu mengamati sekitar selusin mayat di luar penjara dan hampir tidak ada orang di dalamnya.

Beberapa mayat mengalami luka-luka akibat peluru atau proyektil lainnya.

Dalam pernyataannya pada Minggu malam, Pemerintah Haiti mengatakan, pasukan keamanan telah menerima perintah untuk menggunakan semua cara hukum yang mereka miliki untuk menegakkan jam malam dan menahan mereka yang melanggar.

Dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk memungkinkan pemerintah untuk menegakkan kembali ketertiban dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengambil alih kendali atas situasi.

Menteri Ekonomi Haiti Patrick Michel Boisvert menandatangani pernyataan tersebut sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

Perdana Menteri Henry berada di Kenya minggu lalu untuk menandatangani perjanjian untuk mengerahkan polisi dari negara Afrika Timur untuk memimpin misi penegakan hukum dan ketertiban yang didukung oleh PBB ke negara yang dilanda geng tersebut.

Pemerintah Haiti terkenal lemah - penculikan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya merajalela dan geng-geng digambarkan memiliki persenjataan yang jauh lebih baik daripada polisi.

Baca juga: Haiti Dilanda Kerusuhan Parah, Kanada Akan Kirim Kapal Perang

Anggota geng juga menyerang penjara kedua yang disebut Croix des Bouquets, kata polisi sebelumnya.

Harian Haiti Le Nouvelliste melaporkan, para pemimpin geng yang dikenal dan orang-orang yang didakwa dalam pembunuhan Moise termasuk di antara mereka yang dipenjara di penjara utama, yang terletak beberapa ratus meter dari Istana Nasional.

"Penjara tersebut telah dimata-matai oleh para penyerang sejak hari Kamis melalui pesawat tak berawak, sebelum diserang pada Sabtu dini hari," menurut Le Nouvelliste. 

Esperance mengatakan belum jelas berapa banyak narapidana yang melarikan diri dari penjara kedua, yang katanya menampung 1.450 narapidana.

Misi keamanan yang dipimpin Kenya

Pemimpin geng yang kuat, Jimmy Cherisier, yang dikenal dengan nama panggilan Barbecue, mengatakan dalam sebuah video yang diposting di media sosial bahwa kelompok-kelompok bersenjata di Haiti bertindak bersama-sama "untuk membuat Perdana Menteri Ariel Henry mundur."

Pada Minggu, belum jelas apakah perdana menteri tersebut telah kembali ke Haiti setelah kunjungannya ke Kenya. 

Dewan Keamanan PBB pada bulan Oktober menyetujui misi dukungan polisi internasional ke Haiti yang telah disetujui oleh Nairobi untuk dipimpin, tetapi keputusan pengadilan Kenya telah membuat masa depan misi tersebut diragukan.

Pada hari Jumat (1/3/20234), Henry menandatangani sebuah kesepakatan di Nairobi dengan Presiden Kenya William Ruto untuk mengerahkan pasukan tersebut.

Ruto mengatakan bahwa dia dan Henry telah mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya untuk mempercepat pengerahan pasukan. Tetapi tidak segera jelas apakah kesepakatan itu akan melawan keputusan pengadilan pada bulan Januari yang menyatakan bahwa pengerahan pasukan itu "ilegal".

Baca juga: Polisi Dibunuh Gangster, Demonstran Serbu Rumah Dinas PM Haiti dan Bandara

Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun, dan pembunuhan presiden pada tahun 2021 menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Tidak ada pemilihan umum yang diadakan sejak 2016 dan jabatan presiden masih kosong.

Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Henry sesuai dengan kesepakatan politik yang mengharuskan Haiti mengadakan jajak pendapat dan dia harus menyerahkan kekuasaan kepada pejabat yang baru terpilih paling lambat 7 Februari tahun ini.